Home      •  

Rudy Susmanto Pastikan UHC 100 Persen Jadi Program Prioritas Kabupaten Bogor

admin  |   01/09/2026

DETAKBOGOR.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada 2026.

Kebijakan UHC 100 persen Kabupaten Bogor diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.

Rudy mengatakan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Komitmen tersebut tetap dijalankan meski kondisi fiskal daerah memiliki keterbatasan.

“Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC). UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” kata Rudy.

UHC 100 Persen Telan Anggaran Hampir Rp1 Triliun

Pemkab Bogor mulai menerapkan UHC 100 persen pada 2026. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026. Kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ujar Rudy.

BACA :  Tantan Terpilih Pimpin PWI Jabar, Bawa Target 1.000 Wartawan Kompeten

Menurut Rudy, anggaran tersebut menunjukkan keberpihakan Pemkab Bogor terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah ingin memastikan akses layanan kesehatan tidak terhambat persoalan kepesertaan.

“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegasnya.

Anggaran Pemkab Bogor Juga Didorong ke Desa

Selain UHC 100 persen, Pemkab Bogor mengarahkan anggaran untuk mempercepat pembangunan desa.

Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa.

Setiap desa mendapat bantuan sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Program itu juga mencakup beasiswa minimal satu sarjana setiap desa per tahun, tambahan insentif guru ngaji, serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Rudy menegaskan, kebijakan tersebut dirancang agar APBD Kabupaten Bogor memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, hampir semuanya banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.

BACA :  Kang Atep Kobarkan Semangat Juara Tim Futsal Bogor Jelang Kejurda Jabar

Pemkab Bogor memastikan komitmen terhadap kesehatan dan pendidikan berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga terus mendorong kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.***

 

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata