Rudy Susmanto: Sensus Ekonomi 2026 Tentukan Arah Bogor hingga 2036

DETAKBOGOR.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.

Rudy menyampaikan hal itu saat memimpin rapat pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan rencana tindak lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).

Menurut Rudy, pembangunan daerah harus menggunakan data yang akurat. Ia menilai hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis karena pelaksanaannya berlangsung setiap 10 tahun.

“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data,” tegas Rudy.

Rudy Minta Pendataan Ekonomi Dimaksimalkan

Rudy meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan tambahan waktu 10 hari untuk menyempurnakan pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menginstruksikan camat, kepala desa, lurah, dan organisasi perangkat daerah berkolaborasi dengan BPS. Sinkronisasi data juga harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Rudy menilai sensus tidak boleh sekadar menjadi kegiatan untuk memenuhi target pendataan.

BACA :  Sastra Winara: DPRD Dorong APBD Perubahan 2026 Lebih Tepat Sasaran

Proses tersebut harus menjadi momentum mengevaluasi perkembangan ekonomi Kabupaten Bogor selama satu dekade terakhir.

Pertumbuhan kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital menjadi bagian yang perlu diverifikasi.

Menurutnya, perkembangan bisnis saat ini tidak selalu terlihat melalui toko atau tempat usaha fisik. Banyak pelaku usaha memproduksi barang dari rumah dan memasarkannya melalui platform digital.

“Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” katanya.

Data Akurat Jadi Modal Tarik Investor

Rudy menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 juga penting bagi dunia usaha dan investor.

Data yang menggambarkan kondisi ekonomi secara riil dapat membantu membaca potensi investasi di Kabupaten Bogor.

Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan aktivitas ekonomi sektor pertanian dan nonpertanian tercatat secara akurat.

Rudy juga meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan bersamaan.

Menurutnya, data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti DTSEN memiliki fungsi berbeda sehingga membutuhkan verifikasi dan pengelolaan yang tepat.

Ia turut mendorong percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat akurasi data masyarakat.

BACA :  3.395 Jembatan Diresmikan Prabowo, Jembatan Cibarengkok Buka Akses Baru di Bogor

“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan,” kata Rudy.

APBD Tak Cukup Bangun Kabupaten Bogor

Rudy menegaskan pembangunan Kabupaten Bogor tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD.

Pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha dan investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja.

“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian,” tuturnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang nyaman dan tetap menjalankan seluruh kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rudy menekankan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun ini. Data tersebut akan menjadi pijakan pembangunan dalam satu dekade mendatang.

“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan,” pungkasnya.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya