Home      •  

Pemkab Bogor Cetak 45 Ribu SP2D Online, Tertinggi Nasional

admin  |   04/03/2026

CIBINONG | Detak Bogor – Pemkab Bogor mencatat hampir 45 ribu transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online sepanjang implementasi sistem digital keuangan daerah.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional dan menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi tata kelola keuangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan capaian Pemkab Bogor tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Sejak awal kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto, transformasi sistem berbasis elektronik menjadi prioritas utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Ajat, Pemkab Bogor telah menerapkan sistem belanja daerah sepenuhnya digital dan tanpa berkas fisik.

Proses perencanaan, penganggaran, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan SP2D kini berjalan melalui sistem terintegrasi dan real-time.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara virtual, Rabu (3/3).

Program TP2DD dan ETPD merupakan inisiatif nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

BACA :  Musrenbang RKPD 2027: Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan Pembangunan Berbasis Aspirasi Warga

PAD Hampir Sepenuhnya Digital

Di sektor pendapatan, hampir seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun 2025 telah didukung sistem digital.

Pembayaran pajak dan retribusi kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari EDC, gerai ritel modern, mobile banking, hingga loket resmi.

Sekitar 60 persen wajib pajak telah melakukan pembayaran secara non-tunai. Untuk meningkatkan transparansi pajak restoran, pemerintah daerah memasang tapping box yang memantau transaksi secara langsung. Pada 2026, ditargetkan hampir 150 unit tapping box terpasang.

Sistem Real-Time Dukung Keputusan Cepat

Ajat menjelaskan, sistem digital terintegrasi memungkinkan seluruh transaksi dan posisi keuangan daerah dipantau secara real-time.

Data transaksi harian dapat langsung diakses dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, tanda tangan elektronik telah diterapkan di seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa.

Pemeriksaan dokumen juga dilakukan melalui aplikasi pendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk inovasi daerah Speed Yes yang telah meraih penghargaan.

“Dengan sistem yang digital, paperless, cepat, dan real-time, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efisien,” ujar Ajat.

BACA :  Piala Davis World Grup II Berpeluang Digelar di Pakansari, Lapangan Tenis Kapten Muslihat Siap Mendunia

Ke depan, Pemkab Bogor juga memperkuat penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) agar pengelolaan keuangan semakin modern, transparan, dan terintegrasi.

Sistem ini sekaligus menopang raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata