Home    

Korvei Massal dan Harapan Baru Membangun Budaya Bersih di Kabupaten Bogor

admin  |   07/07/2026

Gerakan korvei massal yang diinisiasi Bupati Bogor Rudy Susmanto di sepanjang Jalan Raya Jakarta–Bogor patut diapresiasi sebagai upaya membangun kembali budaya gotong royong yang mulai memudar.

Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya dipandang sebagai tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Namun, dari perspektif analisis kebijakan publik, keberhasilan program ini tidak akan ditentukan oleh besarnya jumlah peserta korvei, melainkan oleh keberlanjutan kebijakan yang menyertainya.

Aksi bersih-bersih selama satu atau dua hari memang mampu memperbaiki wajah kota secara cepat, tetapi tanpa sistem yang kuat, kondisi tersebut berpotensi kembali seperti semula.

Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar. Dengan wilayah yang terdiri atas 40 kecamatan, ratusan desa, dan belasan kelurahan, pendekatan berbasis kegiatan insidental tidak cukup.

Dibutuhkan tata kelola kebersihan yang terukur, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, peningkatan sarana prasarana, pengawasan ruang publik, hingga penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum.

Pernyataan Bupati yang mengedepankan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha merupakan langkah yang tepat. Penataan kawasan tidak boleh mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat.

BACA :  Rudy Susmanto Ziarah ke TMP Brimob Cikeas Jelang HUT Bhayangkara

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas terhadap bangunan yang melanggar aturan dan mengganggu hak pengguna jalan. Keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan ekonomi menjadi kunci keberhasilan penataan kota.

Instruksi kepada camat, kepala desa, lurah, RT, dan RW untuk tidak menunggu komando juga merupakan sinyal perubahan pola pemerintahan.

Kebijakan ini mendorong kepemimpinan di tingkat lokal agar lebih proaktif menyelesaikan persoalan lingkungan. Jika konsisten diterapkan, budaya menunggu instruksi dapat berubah menjadi budaya inisiatif.

Meski demikian, semangat gotong royong tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan sistem pendukung, seperti armada pengangkut sampah yang memadai, tempat pembuangan sementara yang layak, drainase yang berfungsi, serta edukasi lingkungan secara berkelanjutan.

Gotong royong akan berjalan efektif apabila didukung pelayanan publik yang baik.

Gerakan korvei juga sebaiknya dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas. Misalnya, penurunan volume sampah liar, berkurangnya bangunan di atas fasilitas umum, meningkatnya ruang hijau, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Dengan indikator tersebut, keberhasilan program dapat diukur secara objektif, bukan hanya berdasarkan dokumentasi kegiatan.

BACA :  Terkait Polemik di Safari Jurnalis Kemang, Ketua PWI Kabupaten Bogor Ajak Wartawan Jaga Marwah Profesi

Pada akhirnya, gerakan yang dimulai di Jalan Raya Jakarta–Bogor dapat menjadi titik awal perubahan budaya jika diikuti dengan kebijakan yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kebersihan bukan sekadar persoalan estetika, tetapi mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kesadaran warga.

Jika semangat gotong royong berhasil diinstitusionalisasikan menjadi budaya kerja pemerintah dan kebiasaan masyarakat, Kabupaten Bogor tidak hanya akan memiliki lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga fondasi sosial yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan daerah.***(Opini)

Ditulis oleh: Bang Zack

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata