DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/5).
Rapat yang digelar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor itu dipimpin langsung Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika serta Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman.
Turut hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi, Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK membahas penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Menurut Rudy, sinergi dan pengawasan menjadi faktor penting agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, serta tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal.
Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” kata Bahtiar.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel melalui kolaborasi antara Pemkab Bogor dan KPK.***
Tags: KPK, Pemkab Bogor, Reformasi birokrasi, Rudy Susmanto, tata kelola pemerintahan
Baca Juga
-
Berita.Headline
SMPN 1 Parung Wakili Bogor di Futsal Grand Champions Proton Jabar 2025
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor dan BP2MI Tandatangani Nota Kerjasama Perlindungan Pekerja Migran
-
Berita.Headline
HJB ke-542 DPRD Kabupaten Bogor Anugerahkan Penghargaan Istimewa untuk Tokoh Inspiratif
-
Berita.Headline
Solusi Blokade Jalan Parungpanjang, Pj Bupati Bogor dan Transporter Angkutan Tambang Capai 8 Kesepakatan
-
Berita.Headline
Rudy Susmanto Antar Kabupaten Bogor Raih UHC Award 2026, Kepesertaan JKN Tembus 99 Persen
-
Berita.Headline.olahraga
Gateball Bogor Torehkan Prestasi di BK, Empat Nomor Melaju ke Porprov 2026
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Lancarkan Wisata Akhir Pekan: Penerapan Sistem Ganjil Genap di Puncak Bogor
-
Headline.Lifestyle
Tempat Nongkrong dengan Kuliner dan Pemandangan Alam Terindah di Bogor
-
Berita.Headline.olahraga
M. Fadly, Atlet Paracycling Bogor, Siap Kibarkan Merah Putih di Paris
-
Berita.Headline.olahraga
Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto Apresiasi Pesepak Bola Muda Fariz Ramadhan Bela Timnas U-15 di Gothia Cup 2024
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Lantik 247 PPPK Tahap II, 9.756 Lainnya Tunggu Proses BKN
-
Berita.politik
Fokus Menangkan Prabowo, Suara Rudy Susmanto di Dapil 1 Kabupaten Bogor Melembung
