DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/5).
Rapat yang digelar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor itu dipimpin langsung Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika serta Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman.
Turut hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi, Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK membahas penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Menurut Rudy, sinergi dan pengawasan menjadi faktor penting agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, serta tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal.
Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” kata Bahtiar.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel melalui kolaborasi antara Pemkab Bogor dan KPK.***
Tags: KPK, Pemkab Bogor, Reformasi birokrasi, Rudy Susmanto, tata kelola pemerintahan
Baca Juga
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Kembali Raih Juara Pertama SPM Awards 2025, Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik
-
Headline.wisata
Cocok Buat Cucurak Menyambut Ramadhan, Pesona Taman Wisata Alam Sevillage, Pemandangan Indah dan Sejuk di Kaki Gunung Gede Pangrango
-
Berita.Headline.politik
Rudy Susmanto Minta Restu PCNU Bogor, KH Aim Zaimuddin: Semoga Memimpin Hingga 2035
-
Berita.Headline.olahraga
Ketua KONI Arif Rochmawan Bangga Tiga Pemain Asal Bogor Lolos Timnas FA7 Indonesia
-
Berita.Headline.olahraga
Raker Perdana 2025, KORMI Kabupaten Bogor Fokuskan Program Kerja dan Digitalisasi Organisasi
-
Berita.Headline
Sekda Bogor Tekankan Inovasi dan Akselerasi Kinerja, OPD Diminta Tak Lagi ‘Copy-Paste’ Program Lama
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Pemkab Banjar Belajar Pengelolaan Stadion Pakansari
-
Berita.Headline
Apresiasi Tokoh Peduli Pendidikan dan Anak Yatim, Rudy Susmanto Hadiahkan Umroh
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Canangkan Aksi Bersih Serentak Dukung World Cleanup Day 2025
-
Berita.Headline
Tunggu Proses Lelang, Perbaikan Jalan Penghubung Desa Cikeas Udik dan Bojong Nangka Segera Dimulai
-
Berita.Headline.olahraga
PSSI Kabupaten Bogor Tuntaskan Bogor Junior League 2025, Cetak Talenta Muda Sepak Bola Usia Dini
-
Berita.Headline
Waspada Ancaman HIV/AIDS, Lekas Gelar Tes Kesehatan Massal di Kawasan Puncak
