Home      •  

Workshop Keuangan Desa Bogor Dibuka, Kelola APBDes Rp1,6 Triliun

admin  |   23/06/2026

DETAKBOGOR.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (23/6/2026).

Workshop yang digelar Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat itu bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ajat mengatakan, evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Melalui evaluasi yang komprehensif, pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujar Ajat.

Kabupaten Bogor saat ini memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Dengan jumlah desa yang besar, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Bogor mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

BACA :  10 Alumni PPOPM Kabupaten Bogor Berlaga di Campus League Basketball 2026

Ajat menegaskan, dana tersebut harus dikelola secara profesional dan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi.

Menurutnya, setiap anggaran desa harus menghasilkan program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya memenuhi administrasi dan regulasi, tetapi harus menghasilkan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi warga,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ajat juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang pemerintahan desa sepanjang 2025.

Salah satunya penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada Desa Ciomas Rahayu atas kematangan pengadaan tingkat nasional.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

Ajat meminta seluruh perangkat desa menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

Ia juga menyoroti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data DPMD Kabupaten Bogor, terdapat 262 BUMDes aktif dan 154 BUMDes belum aktif.

BACA :  Ketua DPRD Sastra Winara Pantau Makan Bergizi Gratis di SDN Babakan Madang 03

Ajat berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperkuat BUMDes, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kalau desa-desa kita baik dan tata kelola pemerintahannya baik, dampaknya akan dirasakan sampai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan tata kelola desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***

 

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata