DETAKBOGOR.COM – Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, mengajak masyarakat tetap tenang dan bijak menyikapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah berlangsung di Kabupaten Bogor.
Wahyudi meminta warga tidak mudah termakan opini maupun narasi negatif yang beredar di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap informasi terkait proses hukum KPK terlebih dahulu diverifikasi sebelum dipercaya dan disebarluaskan.
“Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Supremasi hukum dibangun atas asas praduga tak bersalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Wahyudi, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses sesuai aturan dan kewenangannya.
Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesimpulan sebelum terdapat kepastian hukum.
KNPI Minta Warga Tak Terjebak Narasi Negatif
Wahyudi menegaskan, KPK memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan proses hukum. Karena itu, masyarakat diminta menghormati setiap tahapan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
“Biarkan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai tupoksinya. Kita hormati setiap tahapan proses hukum dan tidak mendahului atau mengambil kesimpulan sebelum ada kepastian hukum,” tegasnya.
Di tengah derasnya informasi, Wahyudi juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak yang sengaja membangun opini atau narasi tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita juga perlu waspada terhadap anasir-anasir yang dengan sengaja menciptakan orkestrasi isu untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jangan sampai masyarakat justru menjadi objek dari narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan,” katanya.
Warga Tetap Berhak Mendapat Informasi
Meski meminta masyarakat berhati-hati, Wahyudi menegaskan warga tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi. Namun, informasi tersebut harus berasal dari fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap proses pemeriksaan KPK tidak mengganggu kondusivitas Kabupaten Bogor. Masyarakat juga diminta tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Jangan sampai informasi yang belum pasti justru mengganggu aktivitas dan kebersamaan masyarakat,” ujarnya.
Wahyudi menambahkan, menjaga kondusivitas Kabupaten Bogor merupakan tanggung jawab bersama.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat tetap bersatu dan mendukung pembangunan daerah.
“Mari sama-sama mendukung kondusivitas wilayah dan berperan serta dalam setiap aspek pembangunan yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Bogor, demi terwujudnya Bogor Istimewa dan Gemilang,” pungkasnya.***
Tags: Kabupaten Bogor, KNPI Kabupaten Bogor, KPK Kabupaten Bogor, proses hukum KPK, Wahyudi Chaniago
Baca Juga
-
Berita.Headline.Top News
Peringatan HPN 2024 dan HUT PWI Ke 78, Pj Bupati Bogor: Kritik Adalah Vitamin
-
Berita.Headline
Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan, Bupati Bogor Percepat Pembangunan RSUD Parung
-
Berita.Headline
Bukan Sekadar Seremonial, Ini Pesan Rudy Susmanto Saat Jemput Bendera Pusaka
-
Berita.Headline.Hukum
Mengoptimalkan Penegakan Hukum: Kajati Jabar Resmikan Fasilitas Modern di Kejari Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
Dewas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan Tinjau RS di Malang, Soroti Waktu Tunggu dan Optimalisasi Layanan
-
Berita.Headline.politik
KPU Kabupaten Bogor Sosialisasikan Aturan Baru Pilkada 2024
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.olahraga
Tim Voli Putra Kabupaten Bogor Gasak Subang dan Pangandaran, Bidik Juara Zona dan Tiket Emas ke Porprov XV Jabar 2026
-
Berita.Headline.olahraga
NPCI Kabupaten Bogor Sambut Positif Indramayu Tuan Rumah Peparda Jabar 2026
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Rudy Susmanto Ubah Sistem TPA Galuga Jadi Sanitary Landfill, Akhiri Era Open Dumping
-
Berita.Headline
DPRD Kabupaten Bogor Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
-
Berita.Headline
Meritokrasi ASN, Rudy Susmanto: Tak Ada Ruang Jual Beli Jabatan di Bogor
-
Berita.Headline.wisata
Bupati Rudy Susmanto Gandeng PHRI Kabupaten Bogor Perkuat Tata Kelola Sektor Pariwisata





















