Home      •  

RUPS BUMD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Tegas: Tak Ada Tempat untuk Titipan Politik!

admin  |   25/02/2026

CIBINONG | Detak Bogor – RUPS BUMD Kabupaten Bogor menjadi panggung penegasan sikap Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menyatakan tidak ada ruang bagi kepentingan politik dalam pengelolaan perusahaan daerah.

Komitmen itu disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu (25/2).

Dalam forum RUPS BUMD Kabupaten Bogor tersebut, Rudy menekankan bahwa jabatan komisaris dan direksi harus diisi oleh figur profesional berbasis kompetensi dan kinerja, bukan karena kedekatan politik.

Evaluasi dilakukan secara objektif, dengan mengedepankan capaian serta kontribusi nyata terhadap perusahaan dan masyarakat.

“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” tegas Rudy di hadapan jajaran komisaris, direksi, dan pemegang saham.

BUMD Harus Untung dan Berdampak

Rudy menegaskan, BUMD tidak boleh sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan.

Perusahaan daerah harus menjadi lokomotif pembangunan, mencetak keuntungan sekaligus memberi dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, keuntungan pemerintah bukan semata soal dividen, tetapi bagaimana manfaatnya dirasakan publik.

BACA :  Polemik PSU Sentul City: Pemkab Bogor Pastikan Patuh Putusan PTUN

Tahun 2025 disebut sebagai fondasi awal karena seluruh BUMD tercatat tidak merugi. Mulai 2026, tren profit ditargetkan meningkat signifikan.

Evaluasi dan Seleksi Terbuka

Pejabat yang masa jabatannya berakhir tetap berpeluang diperpanjang jika menunjukkan kinerja positif.

Sementara jabatan kosong akan diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel) secara profesional dan transparan.

Langkah ini, kata Rudy, penting untuk membangun kultur bisnis yang sehat dan berdaya saing.

Ia juga mendorong sinergi kuat antara pemerintah daerah, komisaris, dan direksi agar visi pembangunan berjalan seirama.

Audit KAP untuk Transparansi

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemkab Bogor akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh. Audit dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan sistem manajemen berjalan akuntabel dan transparan.

“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Dengan komitmen tegas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD akan tumbuh lebih sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.***

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata