Home      •  

Bupati Bogor dan Menteri PKP Perkuat Kolaborasi Peningkatan Rumah Subsidi untuk Warga

admin  |   04/11/2025

CIBINONG | Detak Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Upaya penyediaan rumah subsidi ini menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Cibinong, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudy menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memperluas akses warga terhadap hunian layak dan terjangkau.

“Kami berkomitmen menghadirkan rumah subsidi yang tidak hanya layak huni, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kegiatan konstruksi dan sektor turunannya juga membuka banyak peluang kerja bagi warga lokal.

BACA JUGA:  Rudy Susmanto Disambut Antusias Warga Pabuaran, Janjikan Solusi Masalah Sampah di Kabupaten Bogor

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan pembangunan rumah subsidi.

Ia menyebut sektor ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi serta mengurangi kemiskinan ekstrem.

“Pertumbuhan ekonomi Bogor bagus karena sektor perumahan sangat aktif. Satu unit rumah subsidi saja bisa menyerap 4–5 tenaga kerja langsung, belum termasuk efek ekonomi lainnya,” jelas Maruarar.

Maruarar menargetkan Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan penyerapan rumah subsidi tertinggi di Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang baik dan transparan dalam program bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar manfaatnya tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang efisien, kita bisa memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah baik yang perlu diperkuat,” tambahnya.

BACA JUGA:  Asmawa Tosepu Telusuri Jejak Sejarah Kantor Bupati Bogor Pertama di Desa Malasari

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menilai sektor rumah subsidi memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian daerah.

Ia menyebut, setiap pembangunan 10 ribu rumah dapat menciptakan hingga 40 ribu lapangan kerja baru.

“Perumahan adalah penggerak ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh program rumah subsidi sebagai wujud pembangunan yang menyejahterakan masyarakat,” ujar Herman.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 400 ribu unit rumah subsidi melalui BSPS pada 2026, dengan 20 persen di antaranya diharapkan terealisasi di Jawa Barat.

Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas karena tingkat kebutuhan perumahan dan potensi ekonomi yang tinggi.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Bogor, program rumah subsidi diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus solusi pengentasan kemiskinan.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata