Home      •  

Validasi PBI JK Diperketat, Pemkab Bogor Turun Langsung Cek Data Warga Non Aktif

admin  |   17/04/2026

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor memperketat validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) melalui ground check terhadap peserta non aktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam menjaga kualitas data penerima bantuan sekaligus mendukung keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor.

Ground check ini menjadi strategi penting dalam mencocokkan data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk sektor kesehatan.

“Data yang akurat menentukan keberhasilan program. Karena itu, sinergi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah harus diperkuat agar data yang digunakan benar-benar valid,” ujarnya.

Tantangan Data Sosial di Kabupaten Bogor

Ajat mengungkapkan, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat.

BACA :  KPP dan KONI Bogor Bagikan Ribuan Masker, Warga Diminta Waspadai Debu Vulkanik

Dinamika tingkat kesejahteraan warga membuat proses penentuan penerima bantuan harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan.

Menurutnya, validasi data tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal.

“Ini kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui PBI JK,” tegasnya.

BPS Tekankan Pentingnya Verifikasi Lapangan

Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong pembaruan data berbasis kondisi aktual di lapangan.

Verifikasi langsung menjadi kunci agar data tidak sekadar angka, tetapi benar-benar mencerminkan realitas.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BPS dengan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, hingga pendamping sosial.

“Jika data tidak akurat, maka kebijakan bisa meleset. Ground check ini krusial untuk memastikan program UHC berjalan tepat sasaran,” ungkapnya.

Target Rampung Tanpa Ganggu UHC

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dibahas sejumlah kendala di lapangan, mulai dari percepatan proses, pemerataan capaian, hingga peningkatan kualitas verifikasi data peserta PBI JK non aktif.

BACA :  93 Inovasi Pelajar Warnai Kompetisi Inovasi Bogor 2026

Pemkab Bogor menargetkan proses ground check dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga tidak menghambat keberlanjutan program UHC di daerah.

Melalui langkah ini, Pemkab Bogor dan BPS menegaskan komitmen memperkuat tata kelola data terpadu serta mempercepat perbaikan data sosial ekonomi masyarakat.

Upaya ini diharapkan mampu memastikan perlindungan kesehatan yang merata, sekaligus menjamin bahwa hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat program PBI JK.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata