Smart City Kabupaten Bogor Diperkuat, Fokus Integrasi Data dan Layanan Publik

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat Smart City Kabupaten Bogor melalui integrasi data, penyederhanaan aplikasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Langkah ini diarahkan agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Smart City Kabupaten Bogor di Aula R.M. Tirto Adhi Soerjo, Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026).

Forum ini mengusung tema “Sahate Digital Kabupaten Bogor dan Uji Coba Indikator Pendekatan Kota Cerdas serta Persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026”.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan, Pemkab Bogor terus mendorong transformasi digital sejak ditetapkan sebagai salah satu daerah piloting gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia.

Menurut Bambang, konsep Smart City Kabupaten Bogor tidak sebatas pembangunan infrastruktur teknologi.

Transformasi juga mencakup pembenahan tata kelola, efisiensi pelayanan, pembangunan berkelanjutan, serta inovasi yang menyelesaikan persoalan masyarakat.

«“Smart City adalah tentang perubahan tata kelola, inovasi cara kerja, dan pemecahan masalah nyata warga,” tegas Bambang.»

BACA :  Bupati Bogor Dorong DWP Perkuat Peran Organisasi

Sahate Digital Dorong Kolaborasi

Bambang menjelaskan, transformasi digital Kabupaten Bogor dikembangkan melalui konsep “Sahate Digital Kabupaten Bogor”. Istilah tersebut bermakna satu hati, sejiwa, dan selaras.

Konsep itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Menurut Bambang, seluruh unsur pentahelix perlu terlibat agar inovasi digital sesuai kebutuhan warga.

Forum Smart City juga membahas uji coba indikator kota cerdas. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur penerapan enam pilar Smart City.

Enam pilar tersebut meliputi Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding.

Selain itu, Pemkab Bogor menyiapkan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak 2026. Penilaian diarahkan pada inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bambang meminta perangkat daerah meninggalkan ego sektoral. Integrasi data dan sistem dinilai penting untuk membangun pemerintahan digital yang efektif.

Kemkomdigi Soroti Interoperabilitas Data

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Aris Kurniawan, mendorong Pemkab Bogor memperkuat interoperabilitas data dan sistem layanan publik.

BACA :  PSSI Bogor Puji Liga Desa 2026, Kompetisi Desa Naik Kelas

Aris mengapresiasi implementasi Sistem Informasi Desa yang telah dilakukan Pemkab Bogor.

Menurutnya, sistem tersebut menjadi langkah besar yang dapat menjadi benchmark bagi daerah lain.

Kemkomdigi juga menyoroti evaluasi terhadap hampir 500 aplikasi layanan di lingkungan Pemkab Bogor. Pemerintah daerah berencana menyederhanakannya menjadi sekitar 130 aplikasi.

Aris menilai langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemerintah tidak perlu mengejar jumlah aplikasi, tetapi harus memastikan setiap aplikasi memberikan nilai tambah.

“Kuncinya terletak pada interoperabilitas bagaimana aplikasi yang ada saling terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),” kata Aris.

Integrasi sistem akan membuat masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data untuk berbagai layanan.

Data yang terhubung juga dapat membantu pimpinan daerah memperoleh gambaran yang lebih akurat untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemkomdigi turut mendorong penguatan peran Diskominfo sebagai pengorkestra utama dalam belanja infrastruktur TIK, aplikasi, dan komunikasi publik.

Sistem pengadaan terintegrasi dinilai dapat meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah. Langkah tersebut juga berpotensi menekan biaya serta meningkatkan efisiensi administrasi dan pengadaan.

BACA :  Rudy Susmanto Buktikan Komitmen Lingkungan, Pembangunan Hutan Kota Capai 177,26 Hektare

Keamanan Siber Jadi Perhatian

Aris mengingatkan Pemkab Bogor agar memperkuat keamanan siber melalui klasifikasi data. Data pemerintah perlu dikelompokkan menjadi data terbuka, terbatas, serta tertutup atau strategis.

Audit TIK secara berkala juga dinilai penting dengan melibatkan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

Kemkomdigi juga menyiapkan mekanisme clearance atau rekomendasi teknis pengadaan TIK secara berjenjang. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah tumpang tindih aplikasi di daerah.

Pemkab Bogor, BUMD, dan unit pelayanan publik juga didorong mengikuti Penghargaan Kota Cerdas 2026. Puncak penganugerahan dijadwalkan berlangsung November 2026 di Kota Jambi.

Melalui forum tersebut, Pemkab Bogor menegaskan transformasi digital harus berorientasi pada hasil. Teknologi, integrasi data, dan inovasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya