DETAKBOGOR.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Tanah dan Pengendalian Banjir yang dipimpin oleh Menteri PUPR dan Menteri ATR/BPN di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana alam di wilayah Jawa Barat, khususnya terkait penataan lahan dan pengendalian banjir.
Rudy Susmanto mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Tiga Kebijakan Utama Pengendalian Banjir
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan tiga langkah utama yang akan segera diterapkan guna menanggulangi banjir dan menata kembali kawasan yang terdampak:
1. Penertiban Sempadan Sungai
Pemerintah akan melakukan penataan badan sungai dan sempadan sungai yang telah ditempati warga. Jika bangunan berdiri di atas tanah dengan alas hak yang sah, akan diberikan kompensasi melalui mekanisme pengadaan tanah. Sementara itu, bagi yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, pendekatan humanis akan diutamakan untuk memastikan warga tetap mendapatkan solusi terbaik.
“Kami pastikan tidak ada penggusuran semena-mena, semua akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan,” ujar Nusron Wahid.
2. Revitalisasi Situ yang Hilang
Berdasarkan data sementara, sekitar 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor telah hilang akibat alih fungsi lahan. Pemerintah akan mengembalikan fungsi hidrologis situ yang hilang guna mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem.
3. Pembangunan Bendungan dan Revitalisasi Irigasi
Untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir, pemerintah akan mempercepat pembangunan bendungan dan revitalisasi sistem irigasi. Proses penetapan lokasi (penlok) ditargetkan selesai pada pertengahan April, sedangkan pengadaan tanah rampung pada akhir Mei. Pembangunan fisik proyek-proyek ini akan dimulai Juni 2025.
“Dengan langkah ini, kami optimis dampak banjir dapat diminimalisir secara signifikan,” tegas Nusron Wahid.
Jawa Barat Fokus pada Rehabilitasi dan Ketahanan Pangan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kebijakan ini dan menilai bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi rehabilitasi bencana yang lebih terarah.
Menurutnya, penanganan banjir di Jawa Barat kini memasuki fase teknis, bukan sekadar tanggap darurat seperti penyediaan bantuan logistik.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan penyiapan lokasi rehabilitasi dan pendanaan yang lebih terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga ketahanan tanah sebagai upaya jangka panjang dalam mitigasi bencana.
“Penanganan banjir ini juga berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama produksi beras. Oleh karena itu, kami akan memastikan pengelolaan sungai, situ, dan rawa tetap mendukung produktivitas pertanian di Jawa Barat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan di seluruh wilayah provinsi.
Regulasi ini bertujuan melindungi kawasan hutan, perkebunan, sawah, serta ekosistem sungai dan danau dari eksploitasi yang dapat memperparah risiko banjir.
“Kami berharap kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat,” pungkasnya.
Rudy Susmanto Dukung Kebijakan Pengelolaan Sungai dan Lahan
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyambut baik langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dalam menangani permasalahan banjir di Jawa Barat, terutama di wilayah Bogor yang kerap terdampak bencana.
Ia menegaskan, perbaikan tata ruang dan pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama dalam menekan risiko banjir di masa mendatang.
“Kami di Kabupaten Bogor siap mendukung penuh program penataan lahan dan pengendalian banjir ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif,” ujar Rudy Susmanto.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dalam melestarikan kawasan resapan air seperti hutan dan sempadan sungai.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini bukan hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang,” tambahnya.
Dengan berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan penanganan banjir di Jawa Barat, khususnya di Bogor, dapat berjalan lebih optimal.
Rudy Susmanto berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.***
Tags: Bupati Bogor, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Pengendalian Banjir, Rudy Susmanto
Baca Juga
-
Headline.wisata
Wisata Kuliner Sentul Lagi Viral: Nikmati Nasi Liwet dengan Pemandangan Sawah dan Kolam Ikan Berbalut Nuansa Jawa
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Terpilih, Rudy Susmanto Dorong Solusi Permanen Atasi Kemacetan dan Kecelakaan di Parung Panjang
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Nyatakan Perang terhadap Premanisme, Dukung Sinergi Pemprov dan Polda Jabar
-
Berita.Headline
Rudy Susmanto Dukung Penuh Pesta Patok 2025: Dorong Peternakan Lokal Jadi Pilar Ekonomi Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Mantapkan Penyusunan Perbup Universal Health Coverage
-
hiburan.Headline
Zodiak Keren Lagi Hoki Hari ini Gemini dan Leo di Puncak!
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Bawaslu Kabupaten Bogor Tegaskan Larangan Keterlibatan ASN dan Pihak Tertentu dalam Kampanye Pilkada
-
Berita.Headline.politik
Menggema! Ribuan Relawan PERSUS Siap Menangkan Pasangan Rudy Susmanto-Jaro Ade
-
Berita.Headline
Langkah Berani! Dedi Mulyadi dan Rudy Susmanto Komitmen Tuntaskan Empat Masalah Besar di Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
Insiden Teknis Warnai Pendaftaran Rudy Susmanto-Ade Ruhandi di KPU Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
Kabupaten Gowa Belajar Penerapan Teknologi Informasi dari Kabupaten Bogor
-
Headline
Hari Jadi Bogor: Dirayakan Pejabat, Sunyi di Hati Rakyat