Home      •  

Pj Bupati Bogor: Musrenbang RPJPD Landasan Pembangunan Kabupaten Bogor 20 Tahun ke Depan

admin  |   28/03/2024
MusrenbangMusrenbang RPJPD di Hotel Harris CCM, Cibinong, Kamis (28/3/24).

DETAKBOGOR.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, berlangsung di Hotel Harris CCM, Cibinong, Kamis (28/3/24).

“Forum Musrenbang ini akan melahirkan dokumen perencanaan yang dijadikan pondasi atau landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor 20 tahun ke depan,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Asmawa mengungkapkan, forum Musrenbang ini sangatlah strategis karena akan merumuskan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, sebagai landasan atau pondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor untuk 20 tahun ke depan.

“Forum Musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam Pilkada mendatang,” terang Asmawa.

Dikatakan Asmawa, sudah menjadi ketentuan bahwa visi-misi program strategis calon Kepala Daerah itu harus merujuk pada dokumen perencanaan jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemkab Bogor punya target sebelum pendaftaran calon Kepala Daerah itu sudah harus selesai.

BACA :  Rudy Susmanto Salurkan Sapi Kurban 1,2 Ton Bantuan Presiden Prabowo

“Oleh karena itu, pada hari ini saya beri penekanan khusus kepada seluruh stakeholder yang terkait, bahwa keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor, untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan,” tandasnya.

Kabupaten Bogor, jelas Asmawa, dianugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur.

Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.

“Perlu perencanaan yang tepat agar permasalahan ini dapat diatasi atau diminimalisir. Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus, bukan yang kita ingin karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan, maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun,” ungkap Asmawa.

Ia menambahkan, harus juga dipertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, dimana Jakarta, Kabupaten Bogor beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.

BACA :  Labelisasi KPM Bansos Diluncurkan, Pemkab Bogor Perkuat Transparansi dan Ketepatan Sasaran

“Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global,” ujar Asmawa Tosepu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bohor diminta untuk menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini penting agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.

“Membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, serta daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Saya berharap Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat,” jelas Agus Salim.***

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata