Home      •  

Ketua DPRD Rudy Susmanto Dukung Pemkab Bogor Bentuk Satgas Gakum Tindak Truk Tambang Nakal di Parungpanjang

admin  |   19/04/2024
Rudy SusmantoKetua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto

DETAKBOGOR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membentuk Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) guna menindak truk-truk nakal, terutama yang beroperasi di Kecamatan Parungpanjang di luar jam yang telah ditetapkan.

Dalam pernyataannya pada Jumat (18/4/2024), Rudy Susmanto menyambut baik langkah tersebut sebagai solusi atas polemik yang telah lama terjadi di Parungpanjang.

“Ini sebuah langkah bagus untuk polemik yang ada di Parungpanjang. Saya berharap langkah tersebut menjadi solusi bersama untuk warga, pengusaha, dan pemerintah,” ujar Rudy Susmanto.

Rudy juga menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara tegas dan konsisten oleh para pemangku kepentingan terkait.

Dia meminta agar pengawasan dilakukan secara ketat guna memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat ditegakkan dengan benar.

“Apabila Satgas sudah dibentuk, maka pelaksanaannya perlu diperhatikan. Agar aturan yang berlaku bisa benar-benar ditegakkan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Rudy juga mengajak para pengusaha dan pengemudi truk untuk patuh terhadap aturan yang berlaku demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak di Parungpanjang.

BACA :  Sastra Winara Dukung Bogorun 2026, Momentum Kebangkitan Olahraga Kabupaten Bogor

“Tolong bersama-sama aturan yang sudah berlaku, agar diterapkan sebagaimana mestinya. Jangan ada lagi truk nakal yang melaju di luar jam operasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mengumumkan akan memberlakukan penegakan hukum terhadap pengendara truk nakal di Parungpanjang. Dalam upaya tersebut, Pemkab Bogor berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) terpadu operasional truk tambang,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Asmawa menyatakan, koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Penerapan penegakan hukum terhadap para pengendara truk angkutan tambang yang melanggar aturan perlu dilakukan secara sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, juga Pemkab Bogor,” ungkapnya.

“Karena penanganan permasalahan jalur tambang juga truk angkutan tambang ini melibatkan beberapa wilayah tidak hanya Kabupaten Bogor saja,” tambahnya.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata