Home      •  

WFH Perdana Pemkab Bogor, Sekda Sampaikan Dampaknya

admin  |   11/04/2026

CIBINONG, Detakbogor.com – WFH Perdana di Pemkab Bogor resmi diterapkan pada Jumat (10/4) dan langsung menunjukkan hasil positif dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai upaya mendorong budaya hemat energi di lingkungan pemerintahan.

Pada hari pertama pelaksanaan, WFH di Pemkab Bogor diikuti sekitar 2.130 aparatur sipil negara (ASN) atau sekitar 10 persen dari total pegawai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa pelaksanaan berjalan lancar tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, WFH tidak diterapkan secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Sejumlah sektor vital seperti layanan kesehatan, penanggulangan bencana, hingga ketertiban umum tetap menjalankan Work From Office (WFO) secara penuh. Bahkan, Kecamatan Tenjo dan Cigombong tidak menerapkan WFH demi menjaga pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ajat menegaskan, seluruh ASN telah menyusun rencana kerja harian secara terstruktur sebelum kebijakan ini diberlakukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan produktivitas tetap terjaga meski bekerja dari rumah.

BACA :  Ketua KONI, DPRD dan Kapolres Bogor Nobar Final IBL 2026 Bogor Hornbills

“Aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. ASN juga tetap siap hadir ke kantor apabila dibutuhkan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, dampak awal dari kebijakan ini cukup menggembirakan, terutama dalam potensi efisiensi penggunaan energi seperti bahan bakar minyak dan listrik.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk mengukur efektivitas kebijakan ini.

Di sektor kesehatan, layanan dipastikan tetap berjalan normal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menyebutkan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit tidak terdampak kebijakan WFH.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. WFH hanya diterapkan bagi sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran,” jelasnya.

Sementara itu, dukungan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan pihaknya mengoptimalkan penggunaan rapat daring, tanda tangan elektronik, serta memastikan layanan digital tetap siaga.

Di tingkat kecamatan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, juga menyambut baik kebijakan tersebut.

Ia menilai WFH mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BACA :  Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Jaga Lingkungan

“Pelayanan publik tetap berjalan normal. Masyarakat tetap dapat mengakses layanan dengan mudah,” ungkapnya.

Dengan pelaksanaan perdana ini, Pemkab Bogor optimistis kebijakan WFH dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong efisiensi energi sekaligus membangun pola kerja yang lebih adaptif dan modern, tanpa mengorbankan pelayanan publik.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata