Home      •  

Terkait Penataan PKL, Sastra Winara Tekankan Pendekatan Humanis dan Solusi Relokasi

admin  |   15/04/2025
Oplus_131072

DETAKBOGOR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan strategis, termasuk pasar-pasar yang ada di wilayah tersebut.

Sastra Winara menegaskan, proses penataan harus dilakukan secara tertib, terencana, dan tetap mengedepankan pendekatan yang manusiawi.

Menurut Sastra Winara, penataan PKL merupakan langkah penting untuk menciptakan ketertiban, terlebih di kawasan Cibinong yang merupakan pusat pemerintahan dan menjadi pintu gerbang utama Kabupaten Bogor.

Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa perencanaan yang matang.

“Kami dari DPRD tentu sangat mendukung penertiban pasar yang memang tidak semestinya menjadi tempat berjualan, terutama di area strategis seperti Cibinong. Tapi penataan ini harus disertai dengan kesiapan tempat relokasi yang layak,” ujar Sastra usai rapat koordinasi, Selasa (15/4/2025).

BACA JUGA:  Coffee Morning Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor, Pastikan APBD Tepat Sasaran

Sastra mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penertiban fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial terhadap para pedagang.

Ia mencontohkan masih banyaknya kios kosong di sejumlah pasar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai tempat relokasi PKL.

“Jangan sampai pedagang digusur sementara pemerintah belum menyiapkan tempat pengganti. Itu bisa memicu masalah sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Untuk memastikan relokasi berjalan lancar, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk berkoordinasi secara intensif dengan pengelola pasar, seperti Pasar Tohaga, serta melibatkan pihak kepolisian dan TNI.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan dan memastikan proses berjalan tanpa konflik.

Selain itu, Sastra juga menyoroti adanya indikasi keterlibatan oknum dalam pengelolaan pasar liar yang bisa menghambat upaya penataan.

BACA JUGA:  Unjuk Rasa Warga Cigombong: Tuntut Evaluasi dan Pencabutan Izin KEK Lido

Ia menyambut baik inisiatif Bupati Bogor yang melibatkan Kapolres dan Dandim dalam diskusi penataan.

“Kita ingin menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Pendekatan persuasif terhadap pedagang harus menjadi prioritas agar proses ini tidak menimbulkan resistensi,” ujarnya.

Sastra juga menekankan pentingnya sosialisasi sebelum tindakan penertiban dilakukan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan para pedagang akan mencegah munculnya persepsi negatif terhadap pemerintah.

“Jangan ada tindakan represif. Lakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat merasa dilibatkan dan diperlakukan dengan adil. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menegaskan, penataan PKL bukanlah bentuk penggusuran, melainkan bagian dari penataan kawasan secara terencana dan berkelanjutan.

“Kami tidak menggusur, tapi menata. Semua akan dilakukan secara bertahap dan diawali dengan sosialisasi. Tempat berjualan yang layak akan disiapkan terlebih dahulu, agar kegiatan ekonomi para PKL tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum,” jelas Rudy.***

Tags: , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata