Sinergi dengan KPK, Pemkab Bogor Mantapkan Langkah Reformasi Birokrasi Antikorupsi

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan keseriusannya dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara langsung menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (10/7).

Didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Plt. Inspektur Kabupaten Bogor, kehadiran Bupati dalam forum strategis ini menjadi simbol kuat dari komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Rakor ini mempertemukan para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai wilayah dengan jajaran pimpinan KPK.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah gubernur dan ketua DPRD menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat integritas birokrasi. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Johanis Tanak.

BACA JUGA:  Taman Pemuda KNPI Cileungsi Siap Disulap Jadi Ikon Baru, Begini Kata Bupati Bogor

Dalam sambutannya, Johanis menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Anggaran yang berasal dari rakyat harus digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik harus berorientasi pada keadilan dan efisiensi,” ujar Johanis.

Ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang telah berani mengambil langkah reformasi birokrasi dan menumbuhkan budaya kerja yang bersih dan berintegritas.

Ia mengajak seluruh pejabat publik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah tidak bisa dilakukan setengah hati.

BACA JUGA:  Bupati Bogor Hadiri Peresmian Stadion Bantuan Presiden Secara Virtual di Pakansari

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan membangun budaya kerja yang berintegritas. Ini adalah tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Langkah sinergis antara KPK dan pemerintah daerah seperti ini diharapkan dapat memperkuat upaya bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.***

Tags: , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya