DETAK BOGOR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, mengapresiasi tindakan cepat Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dalam menangani keluhan masyarakat terkait Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Pemkab Bogor kini mengizinkan pelayanan Jamkesda bagi warga kurang mampu meski belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor: 400.7/254/Kpts/Per UU/2024 tentang optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2024, yang diterbitkan pada 22 Mei 2024 lalu.
Ridwan Muhibi menyatakan, langkah ini adalah hasil dari perjuangan bersama Komisi IV dan dinas terkait dalam merespons keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses Jamkesda karena belum terdaftar di DTKS.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil perjuangan kami di Komisi IV bersama dinas terkait untuk merespon keluhan masyarakat. Ini bukti bahwa legislatif dan eksekutif hadir untuk mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Ridwan Muhibi pada Senin, 27 Mei 2024.
Muhibi berharap penerbitan SK UHC ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di tengah keterbatasan ekonomi.
“Saya berharap masyarakat yang membutuhkan bisa menikmati layanan kesehatan maksimal dari pemerintah Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dengan tim percepatan UHC, diupayakan pada Juni 2024 nanti, persentase kepesertaan JKN bisa mencapai di atas 95 persen dan tingkat keaktifan di atas 75 persen.
“Sehingga, SK UHC ini dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) tentang UHC yang ditargetkan terbit pada akhir 2024,” jelas Agus Fauzi.
Ia juga berharap dengan adanya SK UHC ini, masyarakat kurang mampu yang sedang dalam proses pendaftaran DTKS dapat terakomodir untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan selama masa transisi UHC.
“Semoga bantuan ini dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan, sehingga mereka dapat pelayanan kesehatan yang paripurna,” pungkas Agus Fauzi.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warganya, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.***
Tags: Jamkesda, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, LKPJ Bupati Bogor, Ridwan Muhibi
Baca Juga
-
Berita.Headline.olahraga
Rapat Kerja KONI Kabupaten Bogor: Mantapkan Langkah Menuju Porprov Jabar 2026
-
Berita.Headline
Kemeriahan HUT ke-79 RI Meriah di Stadion Pakansari: Hadiah Umroh dan Mobil Menjadi Sorotan
-
Berita.Headline.olahraga
Dukung Penuh KONI, Rudy Susmanto: Prioritaskan Pembinaan Atlet Lokal untuk Bogor Kahiji di Porprov Jabar 2026
-
Headline.politik
Temui Relawan Gibran, Caleg Milenial PSI Kabupaten Bogor Ajak Coblos Prabowo Gibran Satu Putaran
-
Berita.Headline
Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari Raih Penghargaan Most Outstanding Women 2024
-
Headline.Berita Pilihan.Top News
Kisah Rudy Susmanto Diungkap Sang Ibu: Naik Vespa Butut dan Tidur di Kontrakan Beralaskan Koran
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Layanan SIM Keliling Polres Bogor Hari ini: Simak Cara Hemat Waktu dan Tak Perlu Antri Panjang
-
Berita.Headline.politik
Koalisi Indonesia Maju Berlanjut ke Daerah, Demokrat dan Gerindra Bogor Teken MoU untuk Pilkada 2024
-
Berita.Headline.olahraga
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dorong Pembangunan Venue Baru di Pakansari
-
Berita.Headline
Polres Bogor Siapkan 850 Personel Amankan Perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah
-
Berita.Headline.olahraga
Nuradi Pimpin Akuatik Bogor, Siap Raih Medali Emas di Porprov Jabar 2026
-
Berita.Headline
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Gelar Dialog Interaktif Bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Kabupaten Bogor’
