Home      •  

Pj Bupati Bogor Hadir Rakornas Pendidikan Antikorupsi, Tito Karnavian Tegaskan Hal ini

admin  |   07/02/2024
AntikorupsiPj Bupati Bogor Hadir Rakornas Pendidikan Antikorupsi, bersama Mendagri Tito Karnavian

DETAKBOGOR.COM – Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Acara pendidikan antikorupsi tersebut berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa (6/2), bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menerapkan strategi pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, kepala daerah memiliki peran kunci dalam memimpin sektor pendidikan antikorupsi di daerah masing-masing.

Untuk mencapai hal ini, para kepala daerah perlu menunjukkan komitmen dan pengawasan konsep yang kuat guna mewujudkan budaya antikorupsi.

“Komitmen yang kuat dari kepala daerah sangat penting; tanpa itu, upaya ini tidak akan berhasil. Para kepala daerah, terutama Penjabat (Pj), memiliki momentum baik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Tito.

Menurut Tito, pendidikan antikorupsi sejak dini adalah kunci untuk membentuk masyarakat dan pemerintahan yang bersih, serta menjadi senjata efektif dalam mengurangi tindakan kejahatan.

BACA :  Ramadan Run Race Bogor Diserbu Warga, Lari Malam di Alun-Alun Jadi Ajang Silaturahmi

Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari jumlah pelanggar hukum yang dipenjara, tetapi dari penurunan tindakan korupsi.

Menteri Dalam Negeri menambahkan, selain melakukan penindakan, perlu diperkuat pula upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi sejak dini, dimulai dari lingkungan sekolah PAUD, TK, dan SD, sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan gerakan antikorupsi di Indonesia.

“Tingkat kepentingan pendidikan antikorupsi sejak dini sangat besar. Ini akan menciptakan iklim kompetitif, di mana generasi penerus bangsa memahami bahwa korupsi adalah perilaku yang merugikan, melanggar hukum, dan tidak dapat diterima. Dengan pemahaman ini, penindakan mungkin tidak lagi diperlukan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango menyatakan, program pendidikan antikorupsi merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendidikan antikorupsi di tingkat PAUD, SD, dan SMP diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam membekali anak-anak Indonesia.

“KPK berharap kesepakatan dan koordinasi yang tercapai hari ini akan diimplementasikan dengan cepat pada tingkat teknis, mempercepat implementasi di semua tingkatan pendidikan,” kata Nawawi.

BACA :  Jaro Ade Tarling di Sukaraja, Soroti Pabrik tapi Tenaga Kerja dari Luar

“Semoga langkah bersama ini dapat memperkuat gerakan implementasi pendidikan antikorupsi secara masif, sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara cepat dalam memperkuat karakter antikorupsi dan integritas peserta didik serta seluruh ekosistem pendidikan,” tambahnya.

Rakor Pendidikan Antikorupsi ini dihadiri oleh Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pj Gubernur DKI Jakarta, Pj Gubernur Banten, serta para kepala daerah baik secara langsung maupun virtual. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri se-Indonesia.***

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata