Pemkab Bogor Perkuat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data hingga Tingkat Keluarga

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat strategi pengentasan kemiskinan Kabupaten Bogor berbasis data. Kebijakan ini diarahkan hingga tingkat keluarga untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Pemkab Bogor menggunakan pendekatan spasial untuk memetakan persoalan kemiskinan berdasarkan lokasi dan kondisi setiap keluarga.

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan tidak bisa ditangani secara parsial. Satu keluarga miskin bisa menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan.

“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” kata Ajat saat Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8).

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data

Ajat menjelaskan, data kemiskinan harus diintegrasikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemetaan mencakup rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, TBC, hingga pengangguran.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menyusun intervensi berdasarkan prinsip by name by address. Dengan begitu, program dapat menyasar keluarga dan lokasi yang benar-benar membutuhkan.

BACA :  Kami Mendengar di Cileungsi, Jaro Ade Ajak Siswa Jauhi Tawuran dan Perkuat Karakter

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Ajat, satu keluarga dapat mengalami sejumlah persoalan sekaligus. Karena itu, pemerintah perlu merancang intervensi lintas sektor agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ketika sebuah keluarga mengalami kemiskinan, pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, seluruh persoalan tersebut perlu dipetakan. Pemerintah kemudian menentukan intervensi sesuai kebutuhan.

“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” jelasnya.

Data Harus Berujung Program Konkret

Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi dalam pengentasan kemiskinan. Kolaborasi mencakup sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.

Pemkab Bogor menargetkan hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret.

Setiap program perlu memiliki kejelasan mengenai lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, serta kebutuhan anggaran.

BACA :  Sastra Winara Apresiasi Pengungkapan 74 Kasus Narkoba di Bogor, Tegaskan Perang Melawan Narkoba Harus Berlanjut

“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” kata Ajat.

Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat pengentasan kemiskinan Kabupaten Bogor lebih terarah dan terukur. Integrasi data juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas program serta kebutuhan anggaran pemerintah daerah.***

 

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya