DETAKBOGOR.COM – Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada Selasa, 1 Oktober 2024, monev keterbukaan informasi publik tersebut secara khusus menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan, kehadiran tim monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan secara periodik.
Selain sebagai upaya evaluasi, monev ini juga menjadi ajang konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kami berharap status ini dapat terus meningkat hingga mencapai kategori sangat informatif,” ujar Bayu.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan terhadap badan publik di seluruh Jawa Barat.
Pada tahun 2024, lebih dari 140 badan publik di 27 kabupaten dan kota menjadi sasaran evaluasi, termasuk Kabupaten Bogor.
Selain monev, uji petik juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi publik.
“Salah satu uji petik yang kami lakukan di Kabupaten Bogor adalah di Disdik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tahun lalu, Kabupaten Bogor sudah masuk kategori badan publik yang informatif. Harapan kami, dengan monev tahun ini, kualitas keterbukaan informasi dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan lebih baik,” ungkap Ijang Faisal.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, digitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dengan populasi mencapai 5,7 juta jiwa.
“Digitalisasi adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif, kami mendorong penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi menuju birokrasi yang lebih efisien,” pungkas Ilham.
Melalui monev ini, diharapkan Kabupaten Bogor mampu terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan dan mudah.***
Tags: Diskominfo, Informasi publik, monitoring dan evaluasi
Baca Juga
-
Berita.Headline
Percepatan KDKMP Bogor Digenjot, 134 Gerai Sudah Berjalan
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Tinjau SMKN 1 Gunung Putri, Pastikan Proses Belajar Tetap Aman
-
Berita.Headline
Dishub Bogor Tegaskan Tidak Ada Pungli di Kantong Parkir Truk Tambang
-
Berita.Headline
Grand Final Mojang Jajaka 2024, Pj Bupati Bogor: Duta Pariwisata Harus Angkat Potensi Lokal
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Rudy Susmanto: Musyawarah Jadi Kunci Atasi Kendala Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Jemput Bendera Pusaka dari Desa Malasari
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
TMMD ke-128: Pemkab Bogor dan TNI Percepat Pembangunan Wilayah
-
Berita.Headline
CFD Tegar Beriman Bogor Siapkan Jalur Pelari, Bupati Rudy Susmanto Perintahkan Perluasan CFD ke Seluruh Kecamatan
-
Berita.Headline
May Day 2026: 115 Bus Buruh Dilepas Langsung Bupati dan Kapolres Bogor
-
Berita.Headline
Lintas Sentul Trail Run 2025, Promosi Wisata dan Olahraga, ini Jadwalnya
-
Headline.Lifestyle
Refleksi Ir. Yuyud Wahyudin di Hari Pahlawan: Menyalakan Api Koperasi dari Desa untuk Indonesia
-
Berita.Headline
Rapat Paripurna DPRD dan Bupati Bogor Bahas Tiga Raperda Prioritas
