DETAKBOGOR.COM – Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada Selasa, 1 Oktober 2024, monev keterbukaan informasi publik tersebut secara khusus menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan, kehadiran tim monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan secara periodik.
Selain sebagai upaya evaluasi, monev ini juga menjadi ajang konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kami berharap status ini dapat terus meningkat hingga mencapai kategori sangat informatif,” ujar Bayu.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan terhadap badan publik di seluruh Jawa Barat.
Pada tahun 2024, lebih dari 140 badan publik di 27 kabupaten dan kota menjadi sasaran evaluasi, termasuk Kabupaten Bogor.
Selain monev, uji petik juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi publik.
“Salah satu uji petik yang kami lakukan di Kabupaten Bogor adalah di Disdik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tahun lalu, Kabupaten Bogor sudah masuk kategori badan publik yang informatif. Harapan kami, dengan monev tahun ini, kualitas keterbukaan informasi dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan lebih baik,” ungkap Ijang Faisal.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, digitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dengan populasi mencapai 5,7 juta jiwa.
“Digitalisasi adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif, kami mendorong penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi menuju birokrasi yang lebih efisien,” pungkas Ilham.
Melalui monev ini, diharapkan Kabupaten Bogor mampu terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan dan mudah.***
Tags: Diskominfo, Informasi publik, monitoring dan evaluasi
Baca Juga
-
Berita.Headline
Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Dukung Program Astacita Prabowo Subianto, Anggarkan APBD untuk Pelayanan Kesehatan Gratis
-
Berita.Headline
Semangat Kemerdekaan: Kirab Merah Putih Libatkan Atlet Disabilitas di Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
Sastra Winara: Kabogorfest 2025 Contoh Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Bangun Ekonomi Lokal
-
Berita.Headline
Plt Ketua PWI Jabar Gandeng APERSI Siapkan Rumah Subsidi Untuk Wartawan
-
Berita.Headline
Hendry Ch Bangun Tegaskan Tak Ada Dualisme di PWI, Danang Donoroso Sah Plt Ketua PWI Jabar
-
Berita.Headline
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Serukan Sekolah Tidak Melakukan Study Tour
Rekomendasi lainnya
-
Berita
Menghindari Macet dan Ganjil Genap, ini Jalur Alternatif Menuju Puncak Bogor
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Pasar Cibinong, Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Pangan Jelang Idul Fitri
-
Berita.Headline.politik
TEGAS! Partai Golkar 100 Persen Rekomendasikan Jaro Ade sebagai Cabup Bogor 2024, Simak Alasannya
-
Berita.Headline
Rekayasa Lalu Lintas dan Ganjil Genap di Puncak Bogor Selama Libur Panjang Hari Raya Waisak
-
Berita.Headline.olahraga
Cibinong Raya Nusantara Sukses Gelar Turnamen Futsal Piala Kujang Pertama
-
Berita.Headline
Pascapenertiban Bangunan Liar di Puncak, Rest Area Gunung Mas Ramai Pengunjung