DETAKBOGOR.COM – Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada Selasa, 1 Oktober 2024, monev keterbukaan informasi publik tersebut secara khusus menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan, kehadiran tim monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan secara periodik.
Selain sebagai upaya evaluasi, monev ini juga menjadi ajang konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kami berharap status ini dapat terus meningkat hingga mencapai kategori sangat informatif,” ujar Bayu.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan terhadap badan publik di seluruh Jawa Barat.
Pada tahun 2024, lebih dari 140 badan publik di 27 kabupaten dan kota menjadi sasaran evaluasi, termasuk Kabupaten Bogor.
Selain monev, uji petik juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi publik.
“Salah satu uji petik yang kami lakukan di Kabupaten Bogor adalah di Disdik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tahun lalu, Kabupaten Bogor sudah masuk kategori badan publik yang informatif. Harapan kami, dengan monev tahun ini, kualitas keterbukaan informasi dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan lebih baik,” ungkap Ijang Faisal.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, digitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dengan populasi mencapai 5,7 juta jiwa.
“Digitalisasi adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif, kami mendorong penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi menuju birokrasi yang lebih efisien,” pungkas Ilham.
Melalui monev ini, diharapkan Kabupaten Bogor mampu terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan dan mudah.***
Tags: Diskominfo, Informasi publik, monitoring dan evaluasi
Baca Juga
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Libatkan KPK Awasi Proyek Strategis dan Alih Fungsi Lahan
-
Berita.Headline
Di Balik Ramainya CFD Tegar Beriman, TRC Persampahan DLH Bergerak Sigap Jaga Kebersihan
-
Berita.Headline
Ketua DPRD Sastra Winara Tebar Benih Ikan, Edukasi dan Pangan Bergizi di Hardiknas 2025
-
Berita.Headline
Dukung Petani Kecil, Rudy Susmanto Genjot Penataan Pasar Petani Garuda
-
Berita.Headline
Sosialisasi Perbup BHPRD 2025: Pemkab Bogor Fokus Tingkatkan Potensi Pajak dan Aset Desa
-
Berita.Headline
SPMB 2025 di Bogor Wajib Bebas KKN, Sekda Ajat: Pendidikan Harus Berintegritas!
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Ajat Rochmat Jatnika: Pesokab Simbol Dukungan untuk Olahraga Inklusif
-
Berita.Headline.olahraga
Tahapan Seleksi Atlet PPOPM Kabupaten Bogor Resmi Dimulai, Berikut Jadwal Lengkapnya
-
Berita.Headline
Pemerintah Bogor Raya Kebut PSEL, Tantangan TPA Galuga Dibahas Serius
-
Berita.Headline
DPRD Kabupaten Bogor Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan APBD dan Raperda Perseroda
-
Berita.Headline.olahraga
M. Fadly, Atlet Paracycling Bogor, Siap Kibarkan Merah Putih di Paris
-
Berita Pilihan.Headline.wisata
Lembur Anyar: Destinasi Camping dan Glamping di Tepi Air yang Instagramable di Bogor
