DETAKBOGOR.COM – Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada Selasa, 1 Oktober 2024, monev keterbukaan informasi publik tersebut secara khusus menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan, kehadiran tim monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan secara periodik.
Selain sebagai upaya evaluasi, monev ini juga menjadi ajang konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kami berharap status ini dapat terus meningkat hingga mencapai kategori sangat informatif,” ujar Bayu.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan terhadap badan publik di seluruh Jawa Barat.
Pada tahun 2024, lebih dari 140 badan publik di 27 kabupaten dan kota menjadi sasaran evaluasi, termasuk Kabupaten Bogor.
Selain monev, uji petik juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi publik.
“Salah satu uji petik yang kami lakukan di Kabupaten Bogor adalah di Disdik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tahun lalu, Kabupaten Bogor sudah masuk kategori badan publik yang informatif. Harapan kami, dengan monev tahun ini, kualitas keterbukaan informasi dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan lebih baik,” ungkap Ijang Faisal.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, digitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dengan populasi mencapai 5,7 juta jiwa.
“Digitalisasi adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif, kami mendorong penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi menuju birokrasi yang lebih efisien,” pungkas Ilham.
Melalui monev ini, diharapkan Kabupaten Bogor mampu terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan dan mudah.***
Tags: Diskominfo, Informasi publik, monitoring dan evaluasi
Baca Juga
-
Berita.Headline
Jurnalis Bogor Tegas Tolak RUU Penyiaran: Kebebasan Pers Terancam
-
Berita.Headline
Kampung Wisata Cinangneng Jadi Fokus APKASI: Potensi Baru Pariwisata Ciampea
-
Berita.Headline.politik
Daftar ke KPU Diiringi Ambulans, Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman Simbol Perlawanan Demokrasi di Kabupaten Bogor
-
Berita.politik
Menembus 50 Persen: Pasangan Capres Prabowo Gibran Unggul dalam Elektabilitas Menjelang Pemilu 2024
-
Berita.Headline.olahraga
Optimis Juara, Tim Sepakbola Kota Bogor Siap Hadapi Kejurda Asprov PSSI Jawa Barat U-14
-
Berita.Headline
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto: Pilkada 2024 Momentum Penting Menata Kabupaten Bogor
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.Hukum
Mengoptimalkan Penegakan Hukum: Kajati Jabar Resmikan Fasilitas Modern di Kejari Kabupaten Bogor
-
Headline.wisata
Menginap Murah di D’Sawah Resort Bogor, Sarapan Gratis untuk 4 Orang dan Akses Aquapark
-
Headline
Keutamaan dan Doa Malam Lailatul Qadar
-
Berita.Headline
BKPSDM Umumkan 14 Nama Peserta Seleksi Jabatan Sekda Kabupaten Bogor
-
Headline.wisata
Cocok Buat Cucurak Menyambut Ramadhan, Pesona Taman Wisata Alam Sevillage, Pemandangan Indah dan Sejuk di Kaki Gunung Gede Pangrango
-
Berita.Headline.Top News
Peringatan HPN 2024 dan HUT PWI Ke 78, Pj Bupati Bogor: Kritik Adalah Vitamin