DETAKBOGOR.COM – Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pada Selasa, 1 Oktober 2024, monev keterbukaan informasi publik tersebut secara khusus menyasar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan, kehadiran tim monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan secara periodik.
Selain sebagai upaya evaluasi, monev ini juga menjadi ajang konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori informatif yang dinilai oleh Komisi Informasi. Kami berharap status ini dapat terus meningkat hingga mencapai kategori sangat informatif,” ujar Bayu.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal, menegaskan bahwa kegiatan monev merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan terhadap badan publik di seluruh Jawa Barat.
Pada tahun 2024, lebih dari 140 badan publik di 27 kabupaten dan kota menjadi sasaran evaluasi, termasuk Kabupaten Bogor.
Selain monev, uji petik juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi publik.
“Salah satu uji petik yang kami lakukan di Kabupaten Bogor adalah di Disdik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tahun lalu, Kabupaten Bogor sudah masuk kategori badan publik yang informatif. Harapan kami, dengan monev tahun ini, kualitas keterbukaan informasi dapat terus meningkat, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi publik dengan lebih baik,” ungkap Ijang Faisal.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, digitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dengan populasi mencapai 5,7 juta jiwa.
“Digitalisasi adalah salah satu amanat dari reformasi birokrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif, kami mendorong penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya akselerasi menuju birokrasi yang lebih efisien,” pungkas Ilham.
Melalui monev ini, diharapkan Kabupaten Bogor mampu terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan dan mudah.***
Tags: Diskominfo, Informasi publik, monitoring dan evaluasi
Baca Juga
-
Berita.Headline
Gebrakan Bupati Bogor! Bagikan Bantuan 42 Traktor dan 100 Ton Benih Dukung Revolusi Pertanian
-
Berita.Headline
Bogor Hujan Trail 2025 Diikuti 1500 Peserta, Rudy Susmanto : Dorong Ekonomi dan Jaga Kelestarian Alam
-
Berita.olahraga
SOIna Kabupaten Bogor Paparkan Rencana Besar PESODA 2025 dalam Audiensi Bersama Sekda
-
Berita.Headline
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor Tetapkan Perubahan Propemperda 2025 dan Rekomendasi LKPJ 2024
-
Berita.Headline
Pj Bupati Bogor Berikan Peringatan Keras kepada Pejabat Lemah dalam Penyerapan Anggaran
-
Headline.Lifestyle
Kolang Kaling: Makanan Khas Bulan Ramadhan, Si Manis Pencuci Mulut yang Penuh Manfaat
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.politik
Anak Serdadu! Rudy Susmanto Siap Prioritaskan Kesejahteraan Purnawirawan dan Veteran
-
Berita.Headline.politik
Strategi Matang! Demokrat Pilih Rudy Susmanto Calon Bupati Bogor 2024
-
Berita.Headline
Pj Bupati Bogor Dijadwalkan Resmikan Masjid Rihlatul Jannah Tajurhalang Hari ini
-
Berita.Headline
Gunung Putri Luncurkan Kawasan Berikat Bersinar Lawan Bahaya Narkoba
-
Berita.Headline
Wapres Gibran Puji Pelayanan Kesehatan di Bogor, Rudy Susmanto Ungkap Rahasianya
-
Berita.Headline
Ular Sanca 2 Meter Pemangsa Belasan Ekor Ayam Dievakuasi Petugas Damkar