Lukmanudin Ar Rasyid Apresiasi Pelantikan 13 Kepala Dinas Pemkab Bogor, Desak Percepatan Proyek Jalan Rancabungur–Leuwiliang

Lukmanudin Ar RasyidLukmanudin Ar Rasyid

Lukmanudin Ar Rasyid, Pelantikan Kepala Dinas, Pemkab Bogor, Jalan Rancabungur–Leuwiliang

Bogor – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Bogor Barat, Lukmanudin Ar Rasyid, menyampaikan apresiasinya atas pelantikan 13 kepala dinas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas dan menjalankan program-program prioritas dengan cepat dan tepat sasaran.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penyegaran struktur birokrasi ini harus menjadi momen untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan, khususnya di wilayah Bogor Barat yang masih menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur dasar.

“Saya mengucapkan selamat kepada 13 kepala dinas yang baru dilantik. Harapan kami, mereka bisa menunjukkan kinerja yang konkret dan segera menindaklanjuti program-program strategis yang sudah ditetapkan,” ujar Lukmanudin saat ditemui, Rabu (4/6/2025).

Desak Percepatan Proyek Jalan Rancabungur–Leuwiliang

Dalam kesempatan itu, Lukmanudin menyoroti proyek pembangunan jalan penghubung Rancabungur–Leuwiliang yang hingga kini belum terealisasi, meskipun sudah melalui tahapan perencanaan sejak tahun 2023.

BACA JUGA:  Bachril Bakri Tutup Masa Jabatan dengan Farewell Match Seru di Stadion Pakansari

“DED (Detail Engineering Design)-nya sudah selesai dikerjakan sejak 2023. Trase jalan yang sudah ditentukan dalam DED itu harus menjadi patokan pemerintah daerah dalam melakukan eksekusi pembebasan lahan. Jangan sampai ada upaya untuk merubah trase yang sudah dirancang secara teknis dan profesional,” tegasnya.

Ia mengaku khawatir ada kepentingan-kepentingan tertentu yang justru berpotensi menghambat proyek tersebut dengan cara mengutak-atik trase yang sudah disepakati.

“Saya khawatir ada kepentingan tertentu yang mencoba merubah trase. Ini harus dicegah sejak awal karena akan memperlambat proses pembebasan lahan dan pembangunan,” kata Lukmanudin.

Anggaran Sudah Masuk APBD, Tapi Tak Dibelanjakan

Lukmanudin juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan proyek jalan Rancabungur–Leuwiliang sebenarnya telah dianggarkan sejak 2024, namun belum direalisasikan hingga kini. Bahkan anggaran tersebut kembali masuk dalam APBD 2025 tanpa ada perkembangan signifikan di lapangan.

BACA JUGA:  Optimalkan PAD, DPRD Kabupaten Bogor Imbau Warga Mutasi Kendaraan Berpelat Luar, Pajak dan BBN Gratis!

“Dana pembebasan lahan sebesar Rp50 miliar sudah dianggarkan dalam APBD 2024, tapi tidak dibelanjakan. Sekarang sudah masuk lagi di APBD 2025, dan kita belum melihat pergerakan konkret dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pembebasan lahan dan penetapan trase merupakan dua tahapan kunci yang harus segera dirampungkan untuk menghindari pembengkakan biaya dan konflik sosial di masyarakat.

“Pemerintah jangan hanya menyimpan anggaran tanpa eksekusi. Ini proyek strategis yang akan membuka akses wilayah, mengurangi kemacetan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bogor Barat. Semakin lama tertunda, semakin besar biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung,” ucapnya.

Komitmen Kawal Pembangunan Infrastruktur

Sebagai wakil rakyat dari wilayah Bogor Barat, Lukmanudin berkomitmen untuk terus mengawal proyek-proyek strategis agar benar-benar terlaksana dan bukan hanya menjadi wacana perencanaan.

“Infrastruktur ini kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus mendorong dan mengawasi agar dana yang sudah dialokasikan benar-benar dibelanjakan sesuai tujuan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda,” pungkasnya.***

Tags: , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya