DETAKBOGOR COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak pondok pesantren.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (28/11), anggota Fraksi PKB, Nurodin atau yang akrab disapa Jaro Peloy, mendesak Penjabat (PJ) Bupati Bogor segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Nurodin menyoroti Pasal 32 dalam Perda tersebut, yang mengamanatkan penerbitan peraturan pelaksanaan dalam waktu satu tahun sejak Perda ditetapkan.
“Mengingat Perda ini disahkan pada 11 Desember 2023, waktu yang tersisa untuk menerbitkan Perbup hanya sekitar satu bulan,” kata Nurodin.
Ia menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah daerah agar implementasi Perda ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh 1.800 pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Bogor.
“Peraturan Bupati ini sangat penting agar fasilitasi pesantren yang diamanatkan Perda No. 8 Tahun 2023 dapat berjalan. Untuk itu, saya mohon agar segera dikeluarkan Perbup-nya,” ujar Nurodin dalam rapat paripurna tersebut.
Komitmen Nurodin Sebagai Ketua Pansus
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang bertanggung jawab dalam penyusunan Raperda Fasilitasi Pesantren, Nurodin merasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Perda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar diimplementasikan.
“Saya adalah Ketua Pansus saat pembentukan Raperda Fasilitasi Pesantren ini. Kami sudah menyusun aturan ini dengan harapan besar agar pondok pesantren di Kabupaten Bogor mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal,” tegasnya.
PKB Konsisten Perjuangkan Pondok Pesantren
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan pesantren.
Langkah ini sejalan dengan visi partai yang menempatkan pendidikan keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat.
Dengan jumlah pesantren yang mencapai ribuan, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan keagamaan yang unggul.
Desakan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak.
Perbup yang akan diterbitkan diharapkan mampu memberikan kejelasan dan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan pesantren dalam mendapatkan fasilitasi sesuai Perda.
Dengan waktu yang semakin mendesak, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor menunggu langkah serius PJ Bupati Bogor dalam merealisasikan peraturan ini. ***
Tags: DPRD Kabupaten Bogor, Perda No. 8 Tahun 2023, Pesantren, PKB
Baca Juga
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Siapkan Sistem Zonasi, Pelayanan Kesehatan Lebih Cepat dan Efisien
-
Berita.Headline
Jambore Apdesi Merah Putih 2025, Rudy Susmanto Dorong Sinergi Desa Percepat Pembangunan Bogor
-
Berita Pilihan.Headline.Lifestyle
Rekomendasi Mobil Harga 50 Jutaan Kondisi Rapi Paling Recommended
-
Berita.Headline
Yayasan Widya Cendikia Nusantara Tawarkan Hewan Kurban Hasil Ternak Santri Mandiri
-
Berita.Headline
PWI Sepakat Gelar Kongres Persatuan, Konflik Internal Segera Berakhir
-
Berita.Headline.olahraga
Hasil Drawing BK Porprov Jabar 2025: Tim Putri Bogor Istimewa Gabung di Grup A
Rekomendasi lainnya
-
Berita Pilihan.Headline.wisata
Menyegarkan Jiwa di Curug Tebing, Destinasi Wisata Alam Air Terjun di Pamijahan, Bogor
-
Berita Pilihan.Headline
Jadwal Buka Tutup Jalur Puncak dan Sistem Ganjil Genap 4-5 Mei 2024
-
Berita.Headline
Desa Ciburayut Dipadati Pengunjung, Pagelaran Wayang Golek Hari Koperasi ke-77
-
Berita.Headline
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso Cucurak Bareng Sesepuh Wartawan
-
Berita.Headline.olahraga
Hasil Seleknas Tenis KU14, Ini 6 Atlet Terpilih
-
Berita Pilihan.Headline
Informasi Penting bagi Warga Bogor: Pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2024 Sudah Dibuka, Cek Jadwal, Syarat, dan Waktu Keberangkatan






















