Home      •  

Bupati Bogor Rudy Susmanto Hadiri Peluncuran Indikator IPKD dan MCP 2025 Secara Virtual

admin  |   05/03/2025

DETAKBOGOR.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung secara virtual pada Rabu (5/3/2025) dan diikuti dari Ruang Rapat I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Menurutnya, sejak KPK berdiri pada 2004, lembaga antirasuah ini telah menangani kasus korupsi di 38% kabupaten/kota serta 12% provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, optimasi MCP menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

“MCP harus terus kita optimalkan untuk menjaga integritas dan menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih. Sistem ini memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam delapan area intervensi seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan lainnya,” ungkapnya.

BACA :  Dinas PU Bogor Normalisasi Kali Sugutamu, Warga Puri Nirwana 2 Harap Banjir Tak Terulang

Lebih lanjut, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa peluncuran Indikator IPKD dan MCP 2025 merupakan langkah konkret dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di pemerintahan daerah. Ia berharap inisiatif ini mampu memperkuat pencegahan korupsi serta memastikan kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Peluncuran IPKD dan MCP 2025 diharapkan dapat mendorong setiap daerah untuk lebih aktif dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas.***

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata