Home      •  

Banjir Bogor Jadi Sorotan, Menteri dan Bupati Bogor Bersinergi Atasi Masalah Tata Ruang

admin  |   06/03/2025

DETAKBOGOR.COM – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengambil langkah tegas dalam menangani isu perizinan dan dampak lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di wilayahnya.

Langkah ini ditekankan langsung oleh Rudy Susmanto, saat melakukan survei bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan di wilayah Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati untuk mencabut pendelegasian kewenangan perizinan yang sebelumnya diserahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kini, kewenangan tersebut dikembalikan ke kepala daerah guna dievaluasi secara menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan regulasi dan tidak berpotensi merusak lingkungan. Evaluasi ini bertujuan untuk menata ulang proses perizinan agar lebih ketat dan akurat,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor tengah dilakukan untuk merumuskan langkah tindak lanjut di titik-titik rawan banjir yang telah disurvei.

Penegakan Hukum dan Investigasi Tata Ruang

Dalam upaya menata ulang tata ruang, Rudy menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar aturan.

Pihaknya akan mengevaluasi kembali seluruh izin yang telah dikeluarkan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BACA JUGA:  Bupati Bogor Rudy Susmanto Gaet Pegiat Lingkungan, Bangun Hutan Kota Berkelanjutan

“Kami akan melakukan penertiban dan menindak tegas pelanggaran tata ruang. Tidak boleh ada kepentingan pribadi yang mengorbankan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran hukum terkait dampak lingkungan yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah hukum atas kerugian besar yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak terkendali.

“Ini bukan kejadian baru. Alam sudah memberikan peringatan, dan jika kita terus mengabaikan aturan, bencana seperti ini akan terus berulang,” ungkap Hanif.

Menurutnya, analisis mendalam terhadap penggunaan lahan di kawasan hulu DAS Ciliwung sedang dilakukan.

Dari total 38.500 hektare luas DAS Ciliwung, sekitar 15.000 hektare di bagian hulu menjadi perhatian utama akibat perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kolaborasi Pemerintah untuk Langkah Korektif

Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan menekankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mengambil langkah korektif yang lebih sistematis.

Upaya ini melibatkan koordinasi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, serta kementerian terkait.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Sastra Winara Ajak Warga Bogor Kuatkan Pangan Lokal di Hari Pangan Sedunia

Menurut Zulfikli, pemerintah tidak akan tinggal diam karena dampak banjir di Bogor berpengaruh langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta.

Jika tidak segera ditangani, risiko korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar akan terus mengancam.

“Kita harus bekerja lebih keras untuk menyelamatkan kawasan ini. Tidak boleh ada satu pihak yang menanggung beban sendiri, semua harus bergerak bersama untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat, Pemkab Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan tata ruang di wilayah rawan banjir.

Penyegelan bangunan ilegal serta penegakan hukum terhadap pelanggar regulasi menjadi langkah tegas yang akan diambil demi mencegah bencana lebih lanjut.

Upaya Pencegahan untuk Masa Depan

Banjir yang terjadi di Bogor bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga dipicu oleh perubahan tata ruang yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas sektor, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Bogor dan sekitarnya.***

Tags: , , , , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata