Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wanhay Dorong Pemerataan Ruang Kelas SMP dan SMA

oppo_2

DETAKBOGOR.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang akrab disapa Wanhay, menyerukan pentingnya pemerataan jumlah ruang kelas di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas di Kabupaten Bogor.

Dalam sebuah diskusi bersama Kelompok Kerja Wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor yang berlangsung di Cibinong pada Senin (30/9), Wanhay berharap agar jumlah ruang kelas di SMP Negeri dan SMA Negeri bisa setara dengan jumlah ruang kelas di SD Negeri yang sudah lebih memadai.

Menurut Wanhay, ketimpangan dalam jumlah ruang kelas di berbagai jenjang pendidikan menjadi persoalan yang harus segera ditangani.

“Saat ini, jumlah ruang kelas di SD Negeri sudah cukup memadai. Namun, ketika memasuki jenjang SMP dan SMA, fasilitas ruang kelas masih jauh dari harapan. Kita harus mendorong agar setiap anak di Kabupaten Bogor mendapatkan akses pendidikan yang layak di setiap jenjangnya,” tegasnya.

BACA JUGA:  Silaturahmi Politik ke Partai Nasdem: DPD Golkar Bogor Daftarkan Jaro Ade sebagai Calon Bupati

Wanhay juga menekankan bahwa pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penambahan ruang kelas di sekolah-sekolah negeri perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Tidak hanya di SD, tapi kita juga perlu menambah ruang kelas di SMP dan SMA agar anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan maksimal,” tambahnya.

Kewenangan SMA Perlu Dikembalikan ke Kabupaten

Selain itu, Wanhay mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA yang saat ini berada di tingkat provinsi dikembalikan ke kabupaten.

Menurutnya, hal ini akan memudahkan koordinasi dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Dengan kewenangan SMA kembali ke kabupaten, kita bisa lebih mudah mengelola kebutuhan pendidikan di daerah. Pemerintah kabupaten lebih memahami kondisi lapangan dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Wanhay melihat bahwa pemindahan kewenangan SMA ke provinsi beberapa tahun lalu justru membuat penanganan masalah pendidikan menjadi terfragmentasi.

BACA JUGA:  Jelang Kejurda Jabar 2024, Askab Gelar Seleksi Pemain Usia 14 Tahun

Banyak program dan kebutuhan yang tidak dapat dikelola secara efektif oleh kabupaten karena terbatasnya kewenangan.

Dalam diskusi yang berlangsung santai namun produktif ini, Wanhay dan para peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Selain masalah fasilitas ruang kelas, mereka juga mengangkat isu-isu terkait kesejahteraan guru, hingga kebutuhan akan tenaga pengajar yang berkualitas di seluruh jenjang pendidikan.

“Kami di DPRD siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun kebijakan, untuk memastikan anak-anak Kabupaten Bogor mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tutup Wanhay.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan langkah-langkah konkret untuk pemerataan fasilitas pendidikan dan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA ke tingkat kabupaten dapat segera diwujudkan, demi masa depan generasi muda yang lebih baik di Kabupaten Bogor.

Acara diskusi tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, bersama jajaran stafnya. ***

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya