Home      •  

Pemkab Bogor Kembali Raih Juara Pertama SPM Awards 2025, Rudy Susmanto Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

admin  |   23/05/2025

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bogor meraih juara pertama dalam ajang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2025 sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik versi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam seremoni resmi yang berlangsung di Ruang Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Keberhasilan ini sekaligus mengukuhkan konsistensi Kabupaten Bogor dalam menerapkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Komitmen Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Bogor atas kerja keras dan dedikasi dalam meningkatkan mutu layanan publik.

BACA JUGA:  Keselamatan Warga Prioritas: Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto Serukan Inspeksi Rutin Bus Pariwisata

Rudy menegaskan bahwa prestasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi bentuk tanggung jawab kami sebagai pelayan publik,” ujar Rudy.

Rudy menambahkan, pembangunan bangsa dimulai dari daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kesadaran aparatur pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat secara optimal.

“Kita harus sadar diri bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Maka ke depan, kita harus terus meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan warga Kabupaten Bogor,” tegasnya.

SPM: Kontrak Sosial Antara Negara dan Rakyat

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat. SPM merupakan kontrak sosial yang tidak boleh diabaikan.

BACA JUGA:  Magang Mahasiswa UMC di PPOPM Bogor, Sinergi Kampus dan Pembinaan Atlet

“Kalau SPM tidak dijalankan, maka kontrak sosial rakyat dengan pemerintah dianggap putus. Ini adalah sesuatu yang wajib,” tegas Tito.

Ia menyoroti enam bidang pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perumahan layak huni, ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Salah satu inovasi yang didorong adalah sistem panggilan darurat nasional terintegrasi, mencontoh sistem 911 di Amerika Serikat.

Kinerja Berkelanjutan, Wujud Nyata Kehadiran Negara

Kesuksesan Pemkab Bogor dalam mempertahankan posisi puncak di SPM Awards dua tahun berturut-turut menunjukkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik di daerah.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto terus menghadirkan pelayanan dasar yang bermutu sebagai hak setiap warga negara.***

Tags: , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata