JJB Gelar Diskusi Publik: Pembangunan Kabupaten Bogor, Melanjutkan atau Perubahan?

Diskusi PublikDiskusi Publik Jaringan Jurnalis Bogor (JJB)

DETAK BOGOR – Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) menggelar diskusi publik dengan tema Kesinambungan Pembangunan Kabupaten Bogor, Perubahan, Melanjutkan atau Perubahan pada Kamis, 11 Januari 2024.

Diskusi yang digelar JJB di Cibinong Setu Plaza ini dihadiri oleh berbagai narasumber dari akademisi, pengusaha, pemerintah, dan tokoh masyarakat.

Dalam diskusi tersut, nara sumber, Desi Hasbiyah, Dosen Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda mengatakan, tagline panca karsa yang menjadi visi misi pemerintah kabupaten Bogor mengalahkan tagline yang lain.

“Panca karsa memiliki lima pilar merupakan konsep yang komprehensif dan holistik untuk mewujudkan kabupaten Bogor yang maju, mandiri, dan sejahtera, dan tagline panca karsa mengalahkan tagline Kabupaten Bogor yang lain,” ujarnya.

Desi juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur di kabupaten Bogor lebih luas dibandingkan dengan kota Bogor, meskipun secara estetika kota Bogor lebih baik.

“Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi 40 kecamatan dan 416 desa. Tentu saja, tantangan pembangunan infrastruktur di sini sangat besar,” ujarnya.

Namun, saya melihat bahwa pemerintah kabupaten Bogor telah berupaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas, konektivitas, dan aksesibilitas masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik,” tuturnya.

Sementara itu, ketua Kadin Sinta, Sintha De Checawati, mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor dalam bidang pembangunan.

Namun, Sinta juga menyarankan agar pemerintah kabupaten Bogor melakukan evaluasi secara berkala agar pembangunan dapat terukur dan berkelanjutan.

“Saya berharap ada indikator-indikator yang jelas dan transparan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, pengangguran, dan inflasi.

“Selain itu, saya juga berharap ada mekanisme partisipasi dan keterlibatan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Apresiasi Tri Tito Karnavian: Gerakan Pasar Murah Jadi Solusi Ekonomi Nasional

Terkait program Samisade, Sinta menekankan pentingnya dilakukan pelatihan pemberdayaan desa dalam pembangunan Kabupaten Bogor.

“Saya melihat bahwa salah satu poin tertinggi dari panca karsa adalah memperkuat pembangunan di desa. Ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang memberikan otonomi, kewenangan, dan sumber daya bagi desa untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Bogor yang telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar satu miliar satu desa,” paparnya.

Namun, lanjut Sinta, pelaksanaan Samisade ini perlu dilakukan pelatihan untuk kepala desa agar pembangunan di desa dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

“Saya melihat bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunan di desa, seperti kurangnya kapasitas dan kompetensi kepala desa, rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pihak terkait.

“Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah kabupaten Bogor memberikan bimbingan, pendampingan, dan pelatihan bagi kepala desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan pembangunan di desa,” jelasnya.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Suryanto mengatakan, dari hasil evaluasi panca karsa sudah tercapai dan akan dilanjutkan.

“Berdasarkan laporan kinerja pemerintah kabupaten Bogor tahun 2023, kita telah mencapai target-target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa panca karsa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Suryanto juga menjelaskan pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2024 perli dilanjutkan dengan beberapa prioritas dan inovasi.

“Salah satu prioritas kita adalah stabilisasi pembangunan ekonomi daerah, dengan menekan inflasi, meningkatkan investasi, dan mengembangkan ekonomi kreatif.

Selain itu, kita juga akan meningkatkan tata kelola pembangunan publik, dengan memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, perbaikan sarana publik, mall pelayanan publik, dan gedung panca karsa untuk pelayanan orang tidak mampu.

BACA JUGA:  Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor

Kita juga akan menyelesaikan beberapa proyek strategis, seperti pembukaan poros barat poros timur GOR Pakansari, jalan lingkar LIPI untuk mengatasi kemacetan di Cibinong.

Sementara tokoh masyarakat yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, visi misi panca karsa harus dijalankan oleh siapa pun yang memimpin kabupaten Bogor.

“Saya melihat bahwa panca karsa adalah visi misi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya berharap bahwa siapa pun yang menjadi kepala daerah nanti, baik itu PJ Bupati maupun Bupati definitif, harus melanjutkan dan mengimplementasikan panca karsa dengan baik dan benar,” ujarnya.

Jaro Ade juga berharap bahwa visi misi itu didiskusikan dengan birokrat, DPRD, dan stakeholder lainnya, agar ada sinergi dan harmoni dalam pembangunan kabupaten Bogor.

Jaro Ade juga mengungkapkan hasil survei yang dilakukannya tentang kinerja pemerintah kabupaten Bogor mengalami kemunduran.

“Dari data survei yang saya lakukan, kinerja pemerintah kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Ade Yasin cukup baik, dengan tingkat kepuasan publik sekitar 60 persen. Sedangkan kinerja pemerintah kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Iwan Setiawan lebih rendah, yaitu sekitar 48 persen. Kita lihat nanti kinerja PJ Bupati yang baru, apakah bisa meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Bogor atau tidak,” katanya.

Diskusi publik JJB ini berlangsung selama dua jam, dipandu oleh host Nurcholis Fadil dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan peserta.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah kabupaten Bogor dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif.

Diskusi ini juga menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi antara berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan pembangunan kabupaten Bogor. (Zack)

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya