Home      •  

Dana Pusat Dipotong P3K Ditanggung Daerah, Bupati Bogor Luncurkan Solusi Berani Hadapi Krisis Anggaran

admin  |   16/10/2025

CIBINONG | DetakBogor.Com – Pemkab Bogor tengah bersiap menghadapi tantangan berat di tahun 2026. Pasalnya, sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi berpotensi menekan keuangan daerah secara signifikan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pun meluncurkan serangkaian langkah berani untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dana transfer pusat dipotong, iuran BPJS yang biasanya ditanggung provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan gaji P3K guru harus dibayar dari APBD. Ini empat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujar Rudy dalam arahannya di Cibinong.

Efisiensi dan Integrasi Jadi Kunci

Untuk menekan potensi defisit anggaran, Rudy menegaskan pentingnya efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah.

Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas program kerja.

“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus membuat ekonomi masyarakat bergerak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.

Rudy menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak lagi bekerja secara terpisah.

Ia menekankan penerapan model klaster usaha terintegrasi, di mana satu program dapat melibatkan lintas dinas dan menghasilkan nilai ekonomi nyata.

BACA :  Pemkab Bogor Kirim Relawan ke NTT, Bantu Pengungsi dan Anak Terdampak Bencana

Sebagai contoh, Dinas Koperasi dapat menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, sementara Dinas Pendidikan memanfaatkan produk hasil pelatihan itu untuk pengadaan seragam sekolah.

Dengan sistem seperti ini, setiap program pemerintah akan berkontribusi langsung pada pertumbuhan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja.

Melahirkan Wirausahawan Baru

Bupati Rudy juga mendorong agar setiap perangkat daerah memiliki minimal satu program klaster pelatihan dan bantuan usaha.

Langkah ini diharapkan dapat mencetak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor dan memperkuat sektor ekonomi lokal.

“Kalau setiap dinas punya satu klaster pelatihan, kita bisa melahirkan ratusan hingga ribuan pelaku usaha baru di Bogor,” ucapnya.

Dapur MBG, Program Penggerak Ekonomi Rakyat

Selain efisiensi anggaran, Pemkab Bogor juga menyiapkan Program Makan Bergizi (MBG) sebagai solusi konkret mengurangi pengangguran.

Program ini akan mengandalkan 570 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah, masing-masing mempekerjakan sekitar 50 orang.

“Satu dapur bisa menyerap tenaga kerja mulai dari tukang masak, tukang cuci, hingga petugas kebersihan. Kalau ada 570 dapur, artinya kita membuka sekitar 28.500 lapangan pekerjaan baru,” ungkap Rudy.

BACA :  HUT ke-81 RI di Bogor: Rudy Susmanto Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Karya Nyata

Ia menilai, program ini bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan anak-anak, tetapi juga menjadi mesin baru bagi perputaran ekonomi lokal.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bupati Rudy Susmanto berharap Kabupaten Bogor mampu bertahan dari tekanan fiskal nasional dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Bogor tidak boleh berhenti bergerak. Kita harus menjawab setiap tantangan dengan kerja konkret dan solusi kreatif,” pungkas Rudy Susmanto.***

Tags: , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata