Home      •  

Bupati Rudy Susmanto Dorong Integrasi Lintas Daerah di Borderline Economic Summit 2026

admin  |   03/12/2025

CIAWI | DetakBogor.Com – Pembangunan Kabupaten Bogor harus dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi lintas daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat membuka Borderline Economic Summit (BES) 2026 di Ciawi, Rabu (3/12).

Menurut Rudy, percepatan pembangunan Bogor mustahil tercapai jika daerah-daerah yang berbatasan tidak bergerak dalam satu visi.

Pada pertemuan ekonomi kawasan tersebut, hadir berbagai pemangku kepentingan lintas kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas regional. Forum ini juga diisi dengan penandatanganan Protokol Bogor BES 2025 serta sejumlah MoU antar daerah untuk memperkuat kerja sama pembangunan berbasis kawasan.

Rudy menekankan kembali bahwa integrasi lintas daerah merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di wilayah perbatasan yang saling terhubung secara ekonomi maupun sosial.

Kolaborasi Jadi Syarat Utama Percepatan Pembangunan

Menurut Rudy, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, terutama bagi wilayah besar seperti Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan banyak kabupaten/kota strategis.

BACA JUGA:  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor Setujui APBD Perubahan TA 2024

“Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar. Setiap kebijakan harus selaras agar pembangunan berjalan cepat dan efektif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan daerah pada akhirnya harus kembali pada satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui BES 2026, Rudy berharap terjalin kolaborasi nyata yang membawa dampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Selain itu, Rudy menyebut forum ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi strategis Kabupaten Bogor sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional.

“Hari ini kita ingin menegaskan bahwa dari Bogor, kita berkontribusi untuk Indonesia,” tegas Rudy.

Aglomerasi Jadi Kunci Tata Kelola Jabodetabekpunjur

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa tantangan tata kelola kawasan Jabodetabekpunjur tidak lagi relevan jika dilihat dengan pendekatan lama. Menurutnya, konsep aglomerasi harus menjadi dasar perencanaan masa depan.

“Aglomerasi menuntut integrasi tata ruang, transportasi, energi, sampah, dan lingkungan. Kita tidak boleh lagi terjebak batas administratif,” kata Bima.

BACA JUGA:  Hari Veteran Nasional, Bupati Bogor Pimpin Konvoi dan Resmikan Tugu Juang Jonggol

Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan membentuk Dewan Aglomerasi yang diketuai Presiden untuk mengoordinasikan kebijakan lintas daerah. Dewan ini diharapkan bekerja profesional dan tidak didominasi kepentingan politik.

Menurut Bima, negara-negara yang pertumbuhannya pesat memiliki tata kelola yang efisien dan minim konflik politik. Indonesia disebut harus menuju tata kelola yang sama jika ingin mencapai Indonesia Emas 2045.

Pemprov Jabar Apresiasi Kolaborasi Bogor Raya

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi tema BES 2025 yang mengangkat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ia menyatakan bahwa sinergi lintas daerah seperti yang dilakukan Kabupaten Bogor sangat relevan dengan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, dan Indonesia harus bergerak bersama,” ujar Herman.

Pemprov Jabar menilai bahwa pembangunan metropolitan, termasuk isu sosial, ekonomi, dan tata ruang, tidak bisa dilakukan secara parsial. Oleh sebab itu, BES 2026 dianggap sebagai momentum strategis untuk memperkuat integrasi pembangunan di Bogor Raya dan kawasan perbatasan Jawa Barat.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata