Home      •  

Wabup Bogor Hadiri Rapat Sinergitas Penataan Tambang MBLB di Jawa Barat Bersama KPK

admin  |   23/10/2025

BANDUNG | DetakBogor.Com – Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menghadiri rapat sinergitas penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) se-Jawa Barat yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10), dengan fokus pada penguatan tata kelola serta pencegahan korupsi di sektor pertambangan.

Jaro Ade hadir bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Rapat tersebut diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK dan diikuti kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

BACA JUGA:  4.792 Warga Bojongkulur Terdampak Banjir dan Tanah Longsor, Wakil Bupati Bogor: Utamakan Keselamatan Warga

KPK menilai sektor tambang MBLB memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, sekaligus memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan potensi penerimaan daerah.

Melalui sinergitas antar pemerintah daerah, KPK mendorong langkah deteksi, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran di sektor tambang yang masih kerap terjadi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan bahwa penataan sektor tambang di Jawa Barat menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memperkuat akuntabilitas perizinan.

Menurutnya, aktivitas tambang yang tak terkontrol berisiko memicu kerusakan lingkungan hingga bencana.

“Penataan tata ruang di Jawa Barat merupakan langkah kunci agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan ancaman lingkungan dan memastikan penerimaan daerah tidak bocor,” ujarnya.

BACA JUGA:  Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Jelajahi Keindahan Destinasi Wisata Kabupaten Bogor

Bahtiar juga menegaskan perlunya transparansi dalam proses perizinan tambang serta peran aktif perangkat daerah dan pelaku usaha dalam menjalankan regulasi.

KPK berharap kolaborasi pemerintah daerah dan aparat pengawas dapat memperkuat pencegahan korupsi di sektor tambang MBLB serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan berkelanjutan.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata