Home      •  

Unjuk Rasa Warga Cigombong: Tuntut Evaluasi dan Pencabutan Izin KEK Lido

admin  |   24/11/2024

DETAKBOGOR.COM – Warga Cigombong, Kabupaten Bogor, menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan keresahan atas keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi masyarakat setempat.

Dalam aksi yang digelar di kawasan KEK Lido, Minggu (24/11), Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong mengajukan tuntutan tegas dilayangkan kepada pemerintah untuk mencabut izin KEK Lido serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial warga sekitar.

Dampak Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Danau Lido, yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar, kini kehilangan keasriannya.

Dari luas awal 25 hektare, hanya tersisa 9 hektare akibat aktivitas pembangunan di kawasan KEK.

Kerusakan lingkungan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, dengan limbah yang mencemari air danau serta ekosistem yang terganggu.

“Danau Lido bukan hanya sekadar danau, tetapi sumber mata pencaharian masyarakat. Sekarang airnya tercemar, dan dampaknya terasa pada kesehatan,” ungkap koordinator aksi Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong, Aqsho bintang Nusantara

Aqsho menuturkan, kerusakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam pasokan air bersih bagi warga.

BACA :  Bupati Bogor Kawal Sports Center Rancabungur Bertaraf Internasional

Di tengah ancaman kekeringan yang sering terjadi saat musim kemarau, danau tersebut seharusnya menjadi penolong utama. Namun, penyusutan air danau membuat masyarakat khawatir akan masa depan mereka.

Kesenjangan Sosial dan Minimnya Manfaat Lokal

Selain masalah lingkungan, KEK Lido dinilai gagal memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Alih-alih membuka peluang kerja yang luas, kawasan ini justru minim melibatkan tenaga kerja lokal.

Angka pengangguran di Cigombong terus meningkat, dan kesenjangan sosial semakin lebar.

“Seharusnya KEK ini tidak hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja,” tegas Aqsho.

Ironisnya, kata dia, masyarakat setempat merasa terisolasi dari kawasan KEK yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama.

Aksesibilitas terbatas, lahan yang digusur tanpa ganti rugi memadai, serta fasilitas yang tidak bisa dinikmati oleh warga semakin memperburuk situasi.

Tuntutan Warga: Keadilan Sosial dan Pelestarian Lingkungan

Forum Musyawarah Besar Masyarakat Cigombong menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

1. Evaluasi dan pencabutan izin KEK Lido.

BACA :  Ketua DPRD Sastra Winara dan Bupati Bogor Rudy Susmanto Shalat Idul Adha Bersama Warga

2. Normalisasi dan revitalisasi Danau Lido untuk mengembalikan ekosistem yang rusak.

3. Pembukaan kembali ruang akses publik dan fasilitas wisata untuk warga lokal.

4. Pemulihan fungsi air Danau Lido sebagai sumber resapan dan pasokan air bagi masyarakat.

5. Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan KEK.

“Pemerintah harus hadir di tengah keresahan kami. Kami tidak meminta banyak, hanya ingin hak-hak dasar kami dihormati, baik dari segi lingkungan maupun kesejahteraan,” tegas Aqsho.

Perlunya Evaluasi Kebijakan KEK

Aqsho menjelaskan, berbeda dengan KEK di wilayah lain yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, KEK Lido yang dikelola oleh pihak swasta menghadirkan berbagai permasalahan.

Mulai dari regulasi perizinan yang dipertanyakan hingga persoalan perpajakan, banyak aspek yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kebijakan ini sebelum kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat semakin meluas.

“Kami butuh tindakan nyata, bukan hanya janji,” pungkasnya.

Keberadaan KEK Lido seharusnya menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

BACA :  Sekda Bogor Tinjau Pemotongan Hewan Kurban di RPH Cibinong

Namun, tanpa perhatian dan tindakan serius, kawasan ini justru menjadi simbol ketimpangan dan kerusakan.

Pemerintah diharapkan segera merespons tuntutan warga terhadap keberadaan KEK Lido dengan langkah konkret yang adil dan bijaksana.****

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata