DETAK BOGOR – Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sopir truk sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor berdampak signifikan.
Sebanyak 500 ton sampah tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, mengakibatkan penumpukan di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bogor.
Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto mengungkapkan, mogok kerja tersebut dipicu oleh tuntutan kenaikan biaya operasional dari para sopir.
Menurut Denni, banyak kebutuhan tak terduga yang muncul selama perjalanan, yang selama ini ditanggung oleh sopir.
“Di jalan banyak kebutuhan yang tidak bisa diduga. Kebutuhan tersebut selama ini ditanggulangi oleh sopir. Lama-kelamaan hal ini menjadi beban bagi mereka,” ujar Denni.
Tuntutan Sopir Truk Sampah
Para sopir meminta tambahan biaya operasional sebesar Rp50 ribu per hari. Biaya tersebut diperlukan untuk menutup pengeluaran seperti biaya parkir dan perbaikan ban yang pecah, yang selama ini harus mereka tanggung sendiri.
“Kisaran 50 ribu untuk parkir dan ban pecah selama ini ditanggung oleh sopir. Ketika mereka harus mengeluarkan uang sendiri, tentu merugi. Kita juga tidak memiliki proses bisnis yang mengakomodir ini,” jelas Denni.
Upaya Mencari Solusi
Denni menegaskan bahwa pihaknya akan segera mencari solusi atas permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan pimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Kita akan komunikasikan secepatnya dengan pimpinan, mudah-mudahan ada solusi terbaik,” katanya.
Denni berharap aksi mogok kerja sopir truk sampah ini hanya berlangsung sehari, agar penumpukan sampah yang mencapai 500 ton tidak terus bertambah.
“Setiap hari, sampah yang harus diangkut mencapai 400-500 ton. Dengan aksi mogok hari ini, 500 ton sampah tidak terangkut,” pungkasnya.
Penumpukan sampah di TPS dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, serta menjadi sarang penyakit.
Oleh karena itu, penyelesaian cepat atas tuntutan sopir truk sampah sangat diperlukan agar kondisi kota tetap bersih dan sehat.
Biaya operasional tambahan yang diminta oleh sopir sebenarnya merupakan kebutuhan yang wajar, mengingat risiko dan beban kerja yang mereka hadapi di lapangan.
Pemenuhan tuntutan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja sopir truk sampah, sehingga pelayanan kebersihan kota dapat berjalan lebih optimal.
Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sopir truk sampah di Kota Bogor menyoroti pentingnya pengelolaan biaya operasional yang memadai.
Pemerintah Kota Bogor perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, agar penumpukan sampah tidak berlanjut dan kota tetap bersih.
Dengan demikian, diharapkan pelayanan kebersihan di Kota Bogor dapat kembali normal dan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat.***
Tags: DLH Kota Bogor, Galuga, Kota Bogor, Sopir Truk Sampah
Baca Juga
-
Berita.Headline.olahraga
Optimisme Dedi Bachtiar: Panjat Tebing Kabupaten Bogor Menuju Kancah Olimpiade
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Berkolaborasi dengan Dunia Usaha, Entaskan Kampung Kumuh Jadi Layak Huni
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Perkuat Mitigasi Bencana dengan Deklarasi Gerakan Kencana
-
Berita.Headline
Pj Bupati Bogor Dijadwalkan Resmikan Masjid Rihlatul Jannah Tajurhalang Hari ini
-
Berita.Berita Pilihan.Headline
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Tetap Kondusif dan Bijak Hormati Hasil Pemilu
-
Berita.Headline.olahraga
Dispora dan Kormi Kota Bogor Siap Gelar Kejuaraan Senam Tarkam Kemenpora 2024
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.olahraga
SOIna Cup 2024: Ajang Olahraga Spesial Perdana di Bawah Kepemimpinan Ahmad Azwary
-
Berita.Headline.olahraga
Arif Abdul Hafiz: Bintang Muda Catur Dari Bogor ke Swiss, Siap Taklukkan Biel Open 2024
-
Berita.Headline
Inovasi Si Kumbang Madu Puskesmas Jampang: Solusi Ampuh Turunkan Stunting di Kabupaten Bogor
-
Berita.Headline
SMPN 2 Sukaraja Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri 2024
-
Headline.Berita Pilihan.wisata
Sentul Menawarkan Wisata Hidden Gem, Oase Hijau untuk Pelarian Akhir Pekan Anda! Cuma 25 Menit dari Gerbang Tol
-
Berita.Headline
Pelantikan 120 Anggota Panwascam Kabupaten Bogor: Mewujudkan Pilkada yang Demokratis dan Berintegritas