DETAKBOGOR.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mengambil langkah tegas dengan segera memanggil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait dengan kondisi mangkraknya pembangunan Jalan Cikereteg-Pancawati, Caringin.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah, dalam pandangannya mengungkapkan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR menjadi akar permasalahan utama dalam rekonstruksi jalan yang dikerjakan oleh PT Beta Lestari Prima dengan nilai kontrak mencapai Rp2,8 miliar tersebut.
“Lemahnya pengawasan Kepala Dinas PUPR Iwan Irawan menjadi penyebab pembangunan Jalan Cikereteg-Pancawati mangkrak,” tegasnya, Senin (25/3/2024).
Pentingnya Penyelesaian Cepat Pembangunan Jalan Cikereteg-Pancawati
Menurut Tuti, pembangunan jalan ini seharusnya diselesaikan dengan segera. Pasalnya, kondisi jalan yang semakin memburuk tidak hanya merugikan masyarakat setempat dengan meningkatnya kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan.
Terlebih lagi, jalan ini juga merupakan akses penting bagi objek wisata, yang pada waktu-waktu tertentu dapat menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Tuti menegaskan bahwa banyak kecelakaan telah terjadi di jalan ini akibat kondisinya yang tidak memadai.
“Akibat dari proyek yang tak kunjung selesai ini, lalu lintas di daerah tersebut menjadi tersendat dan mengancam keselamatan pengendara roda dua dan empat. Oleh karena itu, banyak kecelakaan yang terjadi di jalan ini,” tambahnya.
Langkah Konkret Komisi III DPRD Kabupaten Bogor
Politisi Gerindra tersebut menyatakan, Komisi III akan segera memanggil pihak Dinas PUPR dalam waktu dekat untuk membahas permasalahan ini.
Tidak hanya terkait dengan Jalan Cikereteg-Pancawati, tetapi juga akan dipertanyakan mengenai jalan-jalan lain di Kabupaten Bogor yang gagal diselesaikan pada tahun 2023.
“Komisi III segera akan memanggil Dinas PUPR, soal Jalan Cikereteg-Pancawat,” tegas Tuti Alawiyah.
Selain itu, Tuti juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas PUPR agar lebih memperketat pengawasan terhadap para penyedia jasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembangunan yang mangkrak di masa mendatang.
“Kami juga meminta Pemkab Bogor untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUPR agar pengawasan terhadap kontraktor dapat ditingkatkan, sehingga proyek-proyek jalan di Kabupaten Bogor tidak mengalami kelambanan seperti ini lagi,” tandasnya.***
Tags: Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Jalan Cikereteg-Pancawati, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor
Baca Juga
-
Berita.Headline.olahraga
Eks Pemain Persikabo U-20 dan PPOPM Kabupaten Bogor Mulai Merambah Liga 1 dan 2
-
Berita.Headline
Gerakan Pangan Murah Bogor 2025 Salurkan 2.300 Ton Pangan, Inflasi Daerah Terkendali
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Rudy Susmanto Dianugerahi Brevet Yudha Wastu Wiratama dan Yudha Turangga Wiratama
-
Berita.Headline
Lonjakan Arus Balik Lebaran 2024 di Jalur Puncak Bogor Diprediksi Terjadi Sabtu dan Minggu, Waspadai Kemacetan
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Siapkan Skema Pilkades Serentak 2028, Ratusan Kades Berakhir Masa Jabatan
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Command Center, Dorong Layanan Publik Responsif Berbasis Digital
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.olahraga
Yanto Pradipta Terpilih Jadi Ketua PJSI Kabupaten Bogor 2026-2030
-
Berita.Headline.olahraga
Rudy Susmanto: Bogorun 2026 Jadi Magnet Wisata dan Penggerak Ekonomi Bogor
-
Headline.politik
Efek Dukungan 17 vs 1 Partai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024
-
Berita.Headline
Rudy Susmanto Pastikan Balai Kesejahteraan Sosial Citeureup Layak untuk Anak Istimewa
-
Berita.Headline.politik
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024, Sejarah Baru Politik Indonesia
-
Berita.Headline
DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor Sepakati KUA-PPAS 2025 dalam Rapat Paripurna

Foto: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah. (Zack/detakbogor)





















