Home      •  

Pemkab Bogor Siapkan Sistem Zonasi, Pelayanan Kesehatan Lebih Cepat dan Efisien

admin  |   28/01/2026

CIBINONG | Detak Bogor – Pemkab Bogor menyiapkan sistem zonasi pelayanan kesehatan sebagai langkah strategis untuk mempercepat akses layanan dan menekan kepadatan pasien di rumah sakit, khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kebijakan ini dibarengi dengan penguatan layanan kesehatan primer agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan optimal sejak tingkat pertama.

Melalui sistem zonasi kesehatan, Pemkab Bogor mendorong pemerataan layanan dengan membagi wilayah pelayanan berdasarkan kedekatan fasilitas kesehatan.

Dengan skema ini, pasien diharapkan tidak lagi harus dirujuk lintas wilayah secara tidak perlu, selama fasilitas rujukan telah tersedia di zonasi masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, mengatakan bahwa transformasi pelayanan kesehatan saat ini difokuskan pada penguatan peran Puskesmas sebagai garda terdepan. Rumah sakit, kata dia, diarahkan untuk menangani kasus yang memang membutuhkan layanan lanjutan.

“Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi kunci. Puskesmas harus mampu dan percaya diri menangani kasus sesuai kewenangannya, sementara rumah sakit berfungsi sebagai rujukan lanjutan,” ujar dr. Fusia.

Dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa dan wilayah yang luas, Kabupaten Bogor membagi pelayanan kesehatannya ke dalam enam zonasi wilayah kesehatan.

BACA :  Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas, Pemkab Bogor Optimalkan Bankeu Desa

Setiap zonasi telah didukung oleh RSUD sebagai rumah sakit rujukan utama, sehingga alur pelayanan dan rujukan pasien dapat berjalan lebih terarah dan efisien.

Penerapan zonasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien sekaligus mengurangi beban rumah sakit di wilayah tertentu.

Pasien diarahkan mengakses rumah sakit rujukan terdekat sesuai zonasinya, tanpa harus menuju pusat kota apabila layanan yang dibutuhkan telah tersedia.

“Tidak efektif jika pasien harus dirujuk jauh, padahal di wilayahnya sudah tersedia RSUD. Zonasi ini dibuat agar pelayanan lebih cepat dan merata,” jelasnya.

Saat ini, Kabupaten Bogor memiliki 101 Puskesmas, dengan 37 di antaranya merupakan Puskesmas DTP (rawat inap) yang mampu menangani kasus gawat darurat tertentu, termasuk layanan ibu dan bayi. Dinas Kesehatan juga mendorong penguatan jejaring antara Puskesmas dan rumah sakit di setiap zonasi.

Melalui jejaring tersebut, dokter Puskesmas dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit, sehingga kasus dengan kategori ringan hingga sedang dapat ditangani langsung di Puskesmas tanpa harus dirujuk ke IGD rumah sakit.

BACA :  Bupati Bogor Rudy Susmanto Monitoring TPA Galuga, Siapkan Strategi Penanganan Sampah 2026–2028

“Kami ingin Puskesmas benar-benar menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelesaikan banyak kasus, bukan hanya sebagai rujukan administratif,” ungkap dr. Fusia.

Ia mengakui, tantangan kepadatan layanan masih dirasakan di beberapa wilayah, khususnya wilayah barat Kabupaten Bogor seperti Leuwiliang. Namun, kondisi tersebut disebabkan tingginya angka kunjungan masyarakat, bukan karena lambatnya pelayanan.

Sebagai solusi, Dinas Kesehatan bersama manajemen rumah sakit telah mendorong penambahan ruang dan tempat tidur rawat inap, optimalisasi ruangan yang tersedia, penguatan kolaborasi Puskesmas–rumah sakit, serta penugasan dokter spesialis untuk kunjungan berkala ke Puskesmas.

“Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan pasien IGD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat primer,” ujarnya.

Seluruh kebijakan tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Pelayanan kesehatan harus merata. Masyarakat tidak boleh bingung ketika sakit, dan tidak boleh terhambat oleh jarak maupun sistem,” tegas dr. Fusia.***

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata