Pemkab Bogor Siap Jalankan Tiga Inpres Strategis Dukung Swasembada Pangan Nasional

DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti tiga Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang berfokus pada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Inpres ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Cibinong, Selasa (15/4).

Seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dalam implementasi arahan Presiden yang dituangkan melalui tiga Inpres utama tahun 2025.

Fokus Percepatan Rehabilitasi Irigasi

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Inpres ini memerintahkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional.

BACA JUGA:  Kemenangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade Terus Menggema, Ribuan Kader Golkar Membludak di Cibungbulang

“Pemkab Bogor siap menjalankan instruksi tersebut, termasuk penyediaan dukungan program, anggaran, lahan siap bangun, serta penguatan kelembagaan irigasi,” ujar Wakil Bupati Jaro Ade.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur pertanian yang menyentuh langsung produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Bogor.

Penguatan Peran Penyuluh Pertanian

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menyoroti pentingnya optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam upaya mempercepat swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam Inpres ini, pemerintah daerah diminta menyiapkan data ASN penyuluh, memfasilitasi pengalihan status ke Kementerian Pertanian, serta memperkuat balai penyuluhan.

“Pemkab Bogor juga akan menugaskan para penyuluh untuk memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan pendampingan dan kapasitas petani di lapangan,” kata Jaro Ade.

BACA JUGA:  Wujudkan Zero Stunting, Pemkab Bogor Ganteng Swasta Luncurkan Rumah Ceting di Tamansari

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah

Lebih lanjut, dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Presiden menekankan pentingnya pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri yang terintegrasi, termasuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Langkah ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pendapatan petani.

“Pemkab Bogor bersama OPD terkait akan menjalin koordinasi intensif dengan Forkopimda untuk memastikan rantai distribusi dan pengelolaan CBP berjalan optimal,” pungkas Jaro Ade.

Dengan langkah strategis ini, Pemkab Bogor menegaskan kesiapannya menjadi garda terdepan dalam mendukung swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.***

Tags: , , , , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya