Home      •  

Luncurkan Buku ‘Emansipasi’, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor Dorong Transparansi dan Penguatan Dewan

admin  |   15/11/2024
oppo_2

DETAKBOGOR.COM — Dengan harapan membawa angin segar bagi peran legislatif di Kabupaten Bogor, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, meluncurkan buku berjudul Emansipasi: Pedoman Terintegrasi Pelaksanaan Fungsi DPRD pada Kamis, 14 November 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Buku ini tak sekadar panduan teknis, melainkan sebuah refleksi visi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bogor.

Dibangun sebagai bagian dari Rancangan Proyek Perubahan (RPP) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), buku Emansipasi berfungsi sebagai pegangan strategis yang menyatukan elemen-elemen fundamental dari tiga fungsi utama DPRD: pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

“Kami tidak hanya ingin membekali anggota DPRD dengan panduan teknis, tetapi juga dengan semangat pembaruan,” ungkap Yunita dalam pidato peluncurannya.

Dengan demikian, harapan besar tertuju pada penguatan kapasitas dan kualitas kinerja DPRD melalui transparansi yang lebih baik.

Yunita juga menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang difokuskan pada Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD.

Menurutnya, rancangan regulasi ini dirancang untuk memberi fondasi kuat dalam peningkatan kinerja Sekretariat dalam mendukung peran DPRD.

BACA :  Ramadhan Berkah, JJB dan KNPI Bogor Bagikan 1.000 Takjil di Pakansari

Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan dukungan yang lebih terintegrasi bagi pelaksanaan tugas legislatif.

Mengedukasi Publik dan Menjawab Tuntutan Transparansi

Peluncuran buku ini sejalan dengan visi DPRD untuk mengedukasi masyarakat tentang peran dan fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah.

Dengan penjelasan komprehensif mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, buku ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik sekaligus menumbuhkan kepercayaan melalui transparansi kinerja.

Yunita menjelaskan, sebagai lembaga yang berperan dalam mendukung otonomi daerah, ketiga fungsi DPRD tersebut memiliki arti strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

“Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaksanaan tugas DPRD lebih terbuka bagi publik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambah Yunita.

Keberadaan buku ini diharapkan tidak hanya membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas, tetapi juga menciptakan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat.

Rancangan Perbup untuk Optimalisasi Sekretariat DPRD

Bersamaan dengan peluncuran buku, Rancangan Perbup tentang Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD turut diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan administratif dan teknis terhadap fungsi legislatif.

BACA :  Rudy Susmanto Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI, Empat Pilar ini Wajib Dijalankan

Rancangan regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitasi kegiatan legislasi hingga dukungan anggaran dan pengawasan.

“Ruang lingkup Perbup ini menegaskan pentingnya peran Sekretariat sebagai pendukung utama dalam keberhasilan DPRD menjalankan fungsi dan kewenangannya,” jelas Yunita.

Rancangan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menata Langkah Baru dalam Pelayanan Publik

Peluncuran buku Emansipasi dan rancangan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan DPRD Kabupaten Bogor menuju penguatan peran legislatif yang lebih optimal. Dengan landasan yang lebih solid dan terarah, Yunita berharap DPRD dapat semakin profesional dan responsif dalam melayani masyarakat.

“Semoga ini bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk terus berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Yunita.***

Tags: , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata