DETAKBOGOR.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dievaluasi ulang. Hal ini muncul setelah ditemukan kasus keluarga bocah yang menangis histeris karena kelaparan di Bojonggede, namun belum terdaftar dalam data DTKS.
Ridwan Muhibi menekankan perlunya pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan pendataan ulang DTKS. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan kepada keluarga prasejahtera benar-benar tepat sasaran.
“Saya sudah mendorong perbaikan DTKS. Selain itu, kita juga harus memiliki data internal untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkannya,” ujar Ridwan Muhibi.
Namun, menurutnya, masih banyak data DTKS yang tidak akurat. Akibatnya, ada masyarakat yang sebenarnya cukup secara ekonomi, tetapi tetap menerima bantuan untuk masyarakat prasejahtera.
“Di sisi lain, banyak juga kasus di lapangan di mana masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Komisi IV berkomitmen untuk mendukung evaluasi DTKS melalui anggaran. Jika pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pendataan ulang, Komisi IV siap memberikan dukungan.
“Kita akan mendorong di penganggaran. Evaluasi ini harus dilakukan secepatnya. Saya juga telah menyampaikan pesan kepada Dinas Sosial agar segera melakukan evaluasi, dan mereka merespons dengan baik,” lanjut Ridwan Muhibi.
Selain itu, Ridwan Muhibi juga menyoroti masalah akurasi data DTKS. Dari total 2,7 juta data yang ada, banyak di antaranya tidak akurat. Kejadian keluarga Gibran menjadi cambuk pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Bogor.
“Tidak hanya pemerintah Kabupaten Bogor, kami juga meminta pemerintahan desa untuk jujur dan selektif dalam memilih calon penerima DTKS. Pendataan harus akurat, dan pemerintah harus berani memberikan dana agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Terakhir, Ridwan Muhibi menekankan perlunya evaluasi pendataan secara periodik untuk masyarakat prasejahtera atau miskin. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau perkembangan kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga bulan atau setahun sekali. Ini penting agar kita dapat memastikan mana masyarakat yang tadinya prasejahtera yang kini telah sejahtera, dan mana masyarakat yang baru saja mengalami kemiskinan,” tutup Ridwan Muhibi.
Semoga evaluasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkannya.***
Tags: Bocah Nangis Histeris Kelaparan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi
Baca Juga
-
Headline.Berita
Update Cuaca Bogor Hari ini Minggu 17 Maret, Ketahui Sebelum Melakukan Aktivitas Untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem
-
Berita.Headline
Ajat Rochmat Jatnika Resmi Dilantik Sebagai Sekda Kabupaten Bogor Definitif
-
Berita.Headline
Kampung Wisata Cinangneng Jadi Fokus APKASI: Potensi Baru Pariwisata Ciampea
-
Headline.wisata
Destinasi Liburan Murah Meriah: Curug Balong Endah, Surga Tersembunyi di Bogor
-
Headline.Lifestyle
10 Ucapan Semangat Menyambut Ramadhan 2024 dan Maknanya
-
Berita.Headline.olahraga
Optimis Juara, Tim Sepakbola Kota Bogor Siap Hadapi Kejurda Asprov PSSI Jawa Barat U-14
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline.wisata
Seru! Wonderful Puncak 2024: Rest Area Gunung Mas Jadi Pusat Perhatian
-
Berita.olahraga
Hadir di KORMI FEST 2024, Rachmat Yasin Jadi Bintang
-
Berita.Headline
Ketua DPRD Rudy Susmanto Tekankan Peningkatan Layanan Publik Pasca Libur Panjang Idul Fitri
-
Headline.Lifestyle
Rekomendasi Mobil Murah Pengganti Raize dan Rocky, Cocok Buat Warga Bogor yang Punya Anggaran Terbatas
-
Headline.politik
Analisis LEKAS: Kelebihan dan Tantangan Rudy Susmanto sebagai Calon Bupati Bogor
-
Berita.Headline.olahraga
Kejutan! Ini Daftar Atlet NPCI Bogor yang Diguyur Bonus dari Pemkab Bogor