Home      •  

Rapat Tingkat Menteri Bahas Banjir Ciliwung, Bupati Bogor Tegaskan Kolaborasi Hulu-Hilir

admin  |   09/01/2026

JAKARTA | DetakBogor.Com — Rapat Tingkat Menteri bahas banjir Ciliwung digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2026).

Rapat ini dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penanganan banjir dan longsor secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta perwakilan pemerintah daerah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, mulai dari pembangunan retensi air, rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, penguatan regulasi, mitigasi bencana, hingga penegakan hukum di kawasan hulu.

Wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mengendalikan debit air menuju wilayah hilir.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci utama untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

BACA :  Rudy Susmanto Perkuat Pembinaan Atlet Disabilitas, SOD Kabupaten Bogor Cetak Juara hingga Internasional

“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sinergi antarwilayah mutlak diperlukan agar upaya yang dilakukan benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya penanganan banjir secara terintegrasi dan multisektor, khususnya di DAS Ciliwung yang membentang dari Kabupaten Bogor hingga DKI Jakarta.

“Pendekatan harus dimulai dari hulu, terintegrasi dari hulu sampai hilir, dan melibatkan berbagai sektor,” tegas Pratikno.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur yang tangguh, rehabilitasi lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan tata ruang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Seluruh langkah tersebut harus dilakukan secara kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menekan risiko banjir dan longsor di masa mendatang.***

Tags: , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata