Pemkab Bogor Siapkan Skema Pilkades Serentak 2028, Ratusan Kades Berakhir Masa Jabatan

Pilkades Serentak 2028Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat persiapan Pilkades Serentak 2028 di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (2/3).

CIBINONG | Detak Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mempersiapkan Pilkades Serentak 2028 menyusul berakhirnya masa jabatan 222 kepala desa (kades) pada tahun tersebut. Langkah ini menjadi strategi utama untuk menjaga kesinambungan pemerintahan desa.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung pembahasan Pilkades Serentak 2028 bersama jajaran perangkat daerah di Aula Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (2/3/2026). Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun langkah teknis sejak dini.

Dalam rapat itu, Pemkab Bogor menetapkan Pilkades Serentak 2028 sebagai agenda prioritas daerah. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh desa tetap memiliki kepemimpinan definitif tanpa jeda yang berisiko mengganggu pelayanan publik.

“Langkah antisipatif ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal, stabil, dan kondusif sampai Pilkades Serentak digelar,” ujar Rudy.

Pemkab Bogor Siapkan Regulasi dan Skema Pj ASN

Rudy menegaskan, ia tidak ingin terjadi kekosongan kepemimpinan desa. Ia menginstruksikan penyusunan regulasi komprehensif sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan.

Pemkab Bogor juga menyiapkan skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi masa transisi jika terdapat jeda waktu.

Pemerintah daerah menyelaraskan seluruh tahapan dengan peraturan perundang-undangan agar proses berjalan tertib dan transparan.

Penataan TPA Galuga Digenjot

Selain membahas agenda desa, Rudy juga mendorong percepatan penataan TPA Galuga.

Ia meminta percepatan pembebasan lahan, pelebaran akses jalan, dan pengamanan aset guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

Menurutnya, persoalan sampah menuntut strategi jangka panjang dan integrasi lintas sektor.

“Penanganan TPA Galuga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan sampah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Digitalisasi Perizinan Diperkuat

Pemkab Bogor turut mempercepat integrasi layanan perizinan berbasis digital. Pemerintah menghadirkan sistem monitoring real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan.

Transformasi digital ini mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Sistem terintegrasi juga mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Menjelang 2028, Pemkab Bogor terus mematangkan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2028 agar 222 desa tetap memiliki kepemimpinan yang kuat, pelayanan publik berjalan lancar, dan stabilitas pembangunan daerah tetap terjaga.***

 

Tags: , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya