DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, memberikan penghargaan kepada PPID Pelaksana di tingkat dinas dan kecamatan atas dedikasi mereka dalam pengelolaan informasi publik selama tahun 2024.
Apresiasi terhadap PPID tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kecamatan Megamendung pada Kamis (28/11/2024).
Langkah inovatif PPID ini mendapat pujian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai contoh positif yang dapat ditiru oleh daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Mahi M. Hikmat, Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, mengapresiasi inisiatif Pemkab Bogor yang dianggap selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan informasi oleh badan publik.
“Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tahapan lanjutan untuk memastikan pemahaman terhadap undang-undang tersebut diimplementasikan dengan baik. Monev ini perlu dilakukan secara rutin, terutama oleh pemerintah daerah yang memiliki PPID pembantu, agar tugas-tugas mereka terukur dan sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujar Mahi.
Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Linda Hendrayani SWT, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan melayani masyarakat.
Ia menyebutkan, pencapaian status informatif bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan informasi yang berkualitas, kita dapat membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih baik dan sejahtera. Diskominfo selaku PPID Utama akan terus memberikan edukasi kepada seluruh PPID Pelaksana,” ujar Linda.
Evaluasi untuk Pelayanan Lebih Baik
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Ilham, menjelaskan bahwa monev dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses.
Hal ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Monev terhadap 76 PPID Pelaksana, termasuk dinas, kecamatan, dan RSUD, dilakukan selama enam bulan dari Juni hingga November 2024. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat dan kewajiban badan publik,” tegas Ilham.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Bogor berharap dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.***
Tags: Informasi publik, pelayanan publik, PPID
Baca Juga
-
Berita.Headline
Lima Pemain Seven A Side Football Kabupaten Bogor Dipanggil Seleksi SOIna Jabar
-
Berita.Headline.olahraga
The Bulldozer Siap Berjuang di Liga 4 Jabar Seri 1, Targetkan Promosi ke Liga 3
-
Berita.Headline
Bupati Bogor Tegas Tertibkan Minimarket: UMKM Wajib Dilibatkan dalam Ekosistem Ritel Modern
-
Berita.Headline
IPB University Luncurkan Center of Excellence Program MBG
-
Berita.Headline
Bahaya Sampah Plastik! Menteri LHK Hanif Faisol Ingatkan Tragedi Leuwigajah saat Kunjungi Bogor
-
Berita.Headline
Plt Ketua PWI Jabar Gandeng APERSI Siapkan Rumah Subsidi Untuk Wartawan
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Libur Panjang Waisak, Cek Jadwal Kebijakan Ganjil Genap, One Way, dan Contraflow di Kawasan Wisata Puncak Bogor Hari Ini
-
Berita.Headline
Prakiraan Cuaca Bekasi, Depok, dan Bogor Minggu 21 April 2024: Sebagian Wilayah Cerah Berawan Namun Waspadai Potensi Hujan Petir
-
Berita.Headline
Rudy Susmanto dan Pesan dari Langit Bogor: Menjaga Elang Jawa, Menjaga Kehidupan dan Menjaga Simbol Bangsa
-
Berita.Headline.olahraga
Khenzi United SS Siap Menggebrak Piala Pertiwi 2025 Terjunkan Dua Tim Andalan
-
Lifestyle.Headline
Bikin Kaget Anak Muda Bogor, HP Terbaru Realme C67 Kamera 108MP Android 14 ini Cuma Dijual Harga 2 Jutaan
-
Berita.Headline
Pangkas Pemborosan Anggaran! Bupati Rudy Susmanto Kawal Ketat Efisiensi Belanja Daerah 2025