DETAKBOGOR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, memberikan penghargaan kepada PPID Pelaksana di tingkat dinas dan kecamatan atas dedikasi mereka dalam pengelolaan informasi publik selama tahun 2024.
Apresiasi terhadap PPID tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Kecamatan Megamendung pada Kamis (28/11/2024).
Langkah inovatif PPID ini mendapat pujian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai contoh positif yang dapat ditiru oleh daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Mahi M. Hikmat, Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, mengapresiasi inisiatif Pemkab Bogor yang dianggap selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan informasi oleh badan publik.
“Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tahapan lanjutan untuk memastikan pemahaman terhadap undang-undang tersebut diimplementasikan dengan baik. Monev ini perlu dilakukan secara rutin, terutama oleh pemerintah daerah yang memiliki PPID pembantu, agar tugas-tugas mereka terukur dan sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujar Mahi.
Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Linda Hendrayani SWT, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan melayani masyarakat.
Ia menyebutkan, pencapaian status informatif bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan informasi yang berkualitas, kita dapat membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih baik dan sejahtera. Diskominfo selaku PPID Utama akan terus memberikan edukasi kepada seluruh PPID Pelaksana,” ujar Linda.
Evaluasi untuk Pelayanan Lebih Baik
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Ilham, menjelaskan bahwa monev dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses.
Hal ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Monev terhadap 76 PPID Pelaksana, termasuk dinas, kecamatan, dan RSUD, dilakukan selama enam bulan dari Juni hingga November 2024. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat dan kewajiban badan publik,” tegas Ilham.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Bogor berharap dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.***
Tags: Informasi publik, pelayanan publik, PPID
Baca Juga
-
Berita.Headline.olahraga
Galaxy Stars Bogor Rayakan Pencapaian Gemilang di Kejurkot 2024, Rd Iman Firmansyah: Mempertahankan Prestasi Jauh Lebih Sulit
-
Berita.Headline
Insiden Pohon Besar Tumbang di Depan Rumdin Wakil Bupati Bogor, ini Penjelasan BPBD
-
Berita.Headline
Apresiasi KRL Visar Prima, Pj Bupati Bogor Ajak Warga Budayakan Olahraga dan Peduli Lingkungan
-
Berita.Headline.politik
Hadapi Isu Tidak Harmonis Jelang Pilkada, Rudy Susmanto: Partai Gerindra Tetap Solid
-
Berita.Headline
Sekda Berharap Kafilah Kabupaten Bogor Ukir Prestasi di MTQ Ke 38 Jawa Barat
-
Berita.Headline
Dukung Penuh Aglomerasi di RUU DKJ, ini Alasan Ketua DPRD Rudy Susmanto
Rekomendasi lainnya
-
Berita.Headline
Maybank Marathon 2024: AQUA Ajak Pelari Peduli Lingkungan dan Gaya Hidup Sehat
-
Berita.Headline.olahraga
57 Atlet NPCI Kabupaten Bogor Siap Berkompetisi di Peparnas XVII 2024
-
Berita.Headline
Sopir Truk Sampah di Bogor Mogok Kerja, Kepala DLH Ungkap Penyebabnya
-
Berita.Headline.Hukum
Polres Bogor Ungkap Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan Perusakan di Indomaret Cikeas Country
-
Berita.Headline
Pemkab Bogor Salurkan 95 Ekor Hewan Qurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 H
-
Headline
Warga Solo Tumpah Ruah Ramaikan Berani Jadi Festival Bersama Andre Taulany & Friends (ATF) dan bank bjb
