Home      •  

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Dukung Tekad Pj Bupati Dorong Kabupaten Bogor Raih Predikat WTP

admin  |   01/02/2024
Rudy SusmantoKetua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu

DETAKBOGOR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung penuh tekad Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu untuk menghapus predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang telah melekat pada Kabupaten Bogor selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Rudy Susmanto, langkah yang diwacanakan oleh Pj Bupati Bogor merupakan suatu upaya yang harus didukung.

Rudy Susmanto menyoroti banyak penggunaan anggaran belanja pendapatan daerah (APBD) yang tidak terserap, yang menyebabkan pemberian predikat WDP oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Upaya untuk mengubah status WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Pj Bupati Bogor harus mendapatkan dukungan penuh,” ujar Rudy Susmanto pada Kamis (1/2/2024).

Rudy Susmanto menekankan, meraih predikat WTP akan membuktikan tata kelola keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

BACA JUGA:  LEKAS Bogor Dukung Penuh Pasangan Nomor Urut 1 Rudy Susmanto-Ade Ruhandi di Pilkada Bogor 2024

“Saya mendukung Pak Asmawa dalam upayanya membenahi tata kelola pemerintahan daerah untuk mencapai predikat WTP,” tambah politisi dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyatakan, predikat WDP yang diterima oleh Kabupaten Bogor disebabkan oleh adanya kerugian negara sebesar Rp6 miliar yang saat ini masih tersendat di sejumlah penyedia jasa.

“Saya telah menugaskan Inspektorat dan BPKAD untuk menagih kerugian negara tersebut, dengan batas waktu 60 hari sesuai instruksi dari BPK. Totalnya sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Asmawa.

Asmawa juga akan memberikan instruksi kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk menagih uang dari sejumlah penyedia jasa setelah laporan keuangan Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

BACA JUGA:  Liburan Unik di Villa Umi Bogor: Solusi Anti Buka Tutup Jalur Puncak

“Jika penyedia jasa tidak mau mengembalikan uangnya, kami akan melibatkan aparat penegak hukum,” tegas Asmawa.

Dalam pandangan Asmawa, tujuan yang ingin dicapai ke depan adalah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap keuangan Kabupaten Bogor. Namun, hal ini harus dilakukan dengan memastikan semua berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menargetkan ke depan Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP dengan melaksanakan secara tuntas rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.

Dukungan penuh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto ini tentu saja menjadi sinyalemen dalam membangun kolaborasi positif antara pimpinan kedua lembaga eksekutif dan legislatif tersebut.***

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata